Kegalauan Tjahjo taringnya dicabut

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Kegalauan Tjahjo taringnya dicabut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

OPINI - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo secara nyata tampak kelabakan menyusul kewenangannya menganulir Perda dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.

Pada Rabu (5/4/2017), MK membatalkan kewenangan Mendagri untuk membatalkan peraturan daerah (perda) atas permohonan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). Tidak semua gugatan dikabulkan, tetapi materi yang dikabulkan sangat krusial, yakni Pasal 251 UU Pemda terkait dengan kewenangan pembatalan perda tidak lagi bisa dibatalkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atau gubernur.

Pasal 251 ayat 1 UU Pemda menyatakan: Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri.

Alasan MK hal itu inkonstitusional dan bertentangan dengan UUD 1945. Namun, putusan itu tidak bulat. Ada 4 hakim konstitusi yang tidak setuju, yaitu Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida, dan Manahan Sitompul. Alasannya, presiden adalah pucuk penanggung jawab, sehingga melalui menterinya dia berhak menganulir sesuatu yang bertentangan dengan tujuan besar pemerintah.

Atas vonis itu, kubu Apkasi belum terlalu puas karena tidak seluruh permohonan dikabulkan. Pascaputusan ini, maka seluruh pembatalan Perda harus lewat judicial review Mahkamah Agung (MA). Menurut MK, pembatalan adalah kewenangan kekuasaan hakim.

Bingung

Tjahjo mengaku tak hanya dirinya yang bingung dengan putusan Mk tersebut. Apkasi sebagai penggugat menurutnya juga ikut galau.

"Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia sudah SMS ke saya, mereka juga bingung," ujar Tjahjo kemarin.

Tjahjo menjelaskan, dalam SMS yang diterimanya dari Apkasi, sebenarnya mereka tidak mempersoalkan kewenangan Mendagri dalam membatalkan perda. Namun, justru kewenangan Mendagri itu lah yang dicabut oleh MK melalui putusannya.

Tjahjo menyampaikan Kemendagri perlu tegas terhadap langkah-langkah pengendalian terhadap Peraturan Mendagri dan peraturan daerah untuk menjamin ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang lebih tinggi dan untuk kepentingan masyarakat umum dengan memotong birokrasi, khususnya memudahkan perizinan dan investasi yang intinya untuk meningkatkan pertumbuhan daerah.

Dia mencontohkan di bidang keuangan daerah, evaluasi ada pada pemerintah provinsi, kecuali Perda Pajak dan Retribusi Daerah, Perda Penyertaan Modal, serta Perda Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, yang dievaluasi rutin setiap tahun oleh Kemendagri.

Menurut dia, rancangan perda APBD kab/kota se-Indonesia, APBD-Perubahan dan Pertanggungjawaban APBD yang diatur dalam 102 perda, belum termasuk perda pemerintah kab/kota oleh pemerintah provinsi, selalu dicantumkan oleh Kemendagri dapat dibatalkan apabila hasil evaluasi tidak diikuti.

Tjahjo mengatakan dengan adanya putusan MK yang berimplikasi pada dicabutnya kewenangan Mendagri dalam membatalkan perda, maka akan berpengaruh terhadap format evaluasi perda yang dilaksanakan Kemendagri. 

Pembatalan Perda lewat MA dinilai Tjahjo akan memakan waktu lama. Hal ini misalnya jika mengacu ke aturan sebelumnya. Pada 2012 hanya ada dua perda yang dibatalkan oleh MA dalam setahun karena proses yang lama di pengadilan.

Hambat investasi

Yang paling dikuatirkan Tjahjo terkait mandulnya wewenang membatalkan perda adalah program deregulasi untuk percepatan investasi dari pemerintah secara terpadu (pusat dan daerah) akan terhambat.

Kekhawatiran Tjahjo ada benarnya bahwa selama ini banyak perda investasi dibuat dengan birokrasi perizinan yang mengular tanpa ujung untuk memancing pungli. Pemerintahan Jokowi ingin menumpas ini, sesuai dengan janji kampanyenya.

Pada kasus ini, logika pemerintah sangat masuk akal bahwa perda dibuat oleh eksekutif, maka yang membatalkannya adalah eksekutif yang lebih tinggi, meskipun saat pembuatan kepala daerah melakukannya bersama DPRD.

Putusan MK No.137/PUU-XIII/2015 itu pastinya final dan mengikat, jika tidak mencekik mimpi pemerintahan Jokowi untuk memperpendek proses birokrasi yang selama ini dijual di luar negeri.

Wewenang pencabutan Perda selama ini pastinya menjadi taring bagi pemerintah pusat untuk mengendalikan daerah dalam bentuk keselarasan visi besar pembangunan. Dengan putusan ini, MK seperti menarik langkah ke belakang.

3 lomba Agustusan yang merendahkan martabat
Negara tandus keteladanan
Hentikan konflik horizontal nelayan
Tifatul lebih khusyuk ke Jokowi daripada Allah
Pengelolaan kesan pada pakaian adat Jokowi
Fetching news ...