Ini kata DPR soal utang PLN yang menumpuk

REPORTED BY: Insan Praditya

Ini kata DPR soal utang PLN yang menumpuk Gedung DPR-MPR RI

Anggota DPR RI komisi VI, Mohammad Hatta mengatakan pemerintah harus mengembangkan energi terbarukan bagi Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk menyiasati beban utang BUMN akibat penggunaan bahan bakar fosil. PLN sendiri memiliki beban utang sebesar Rp543 Triliun.

"Sebagai negara khatulistiwa kan kita punya banyak sekali tenaga matahari yang gratis, yang bisa digunakan sebagai tenaga listrik, sudah harus berubah ketenaga terbarukan,ini yang harus dicarikan solusinya, di Indonesia banyak matahari, pakai dan kembangkan itu saja," ujarnya di gedung DPR-MPR RI Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Lebih lanjut, Hatta menjelaskan hal tersebut dapat dilaksanakan dengan melakukan penelitian untuk mencari tahu efektivitas dari tenaga surya, sehingga pemerintah tidak terlalu dibebankan karena penggunaan bahan bakar fosil tersebut.

"Mungkin badan penelitian seperti LIPI dapat digunakan untuk mencari teknologi terbaru mengenai tenaga Surya ini," katanya.

"Sehingga seluruh rumah di Indonesia sudah menggunakan itu dan disubsidi oleh pemerintah," lanjutnya.

Sebab, Ia mengatakan bahwa BUMN sedang mengalami krisis moneter akibat 10 perusahaan plat merahnya mempunyai beban hutang sebesar Rp4.478 Triliun.
Beberapa perusahaan plat merah tersebut diantaranya:

1. BRI memiliki utang Rp135 triliun
2. Bank Mandiri memiliki utang Rp166 triliun
3. BNI memiliki utang Rp111 triliun
4. PLN memiliki utang Rp543 triliun
5. Pertamina memiliki utang Rp522 triliun
6. BTN memiliki utang Rp54 triliun
7. Taspen memiliki utang Rp2 triliun
8. Waskita Karya memiliki utang Rp102 triliun
9. Telekomunikasi Indonesia memiliki utang Rp47 triliun
10. Pupuk Indonesia memiliki utang Rp49 triliun

"Seluruh perusahaan BUMN itu sedang susah dan tidak punya uang semua,maka dari itu harus ada lompatan baru dengan membuka keran untuk mendapatkan pendanaan baru," tegasnya.

Kendati demikian, ia mengatakan perlu adanya kerja sama dengan mitra perusahaan dari negara lain untuk memberi dana segar tanpa harus berhutang kembali.

"Karena banyak mitra mitra yang tertarik untuk diajak kerja sama, dan tidak perlu berhutang," tutupnya.

Sebelumnya, Komisi VI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait hutang milik perusahaan merah tersebut di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (03/12/2018).

Berdasarkan informasi yang dipaparkan dalam RDP , terdapat 10 BUMN dengan utang terbesar, mulai dari PT PLN Persero hingga PT Pertamina.

Dalam paparan tersebut dijelaskan total utang seluruh BUMN per September 2018 adalah Rp5.271 triliun, di mana 10 BUMN menyumbang Rp4.478 triliun atau 84,9%. Sementara utang dari BUMN lain adalah Rp793 triliun.

PAN dukung pemerintah soal penundaan pembebasan Ba'asyir
MenpanRB akan pecat 300 PNS
GRANAT serukan Pemilu damai bebas Narkoba
Lebih dari 1000 PNS korupsi belum dipecat, ada apa?
Fahri Hamzah minta pemerintah tuntaskan hak keluarga korban kecelakaan Lion Air
Fadli Zon ragukan Najwa Shihab dan Tommy Tjokro jadi moderator debat
Kubu Jokowi curigai hasil survei Median
Calon pemimpin penyebar hoaks jangan dipilih
PKS harap pemerintah tak politisasi pembebasan Abu Bakar Ba'asyir
Fadli Zon optimistis Prabowo lampaui elektabilitas Jokowi
Bamsoet imbau TNI-Polri netral dalam pemilu
IHSG siap melaju naik karena sentimen eksternal
DPR apresiasi mundurnya Edy dari ketua umum PSSI
Ahok bebas, apa pengaruhnya pada Pilpres?
Sindir Jokowi, Fahri Hamzah: Tukang cukur jangan diajak selfie, dikasih modal
Fetching news ...