News

DPR belum putuskan bentuk Pansus bahas e-KTP

REPORTED BY: Insan Praditya

DPR belum putuskan bentuk Pansus bahas e-KTP Gedung DPR-MPR RI

Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi mengatakan Komisi II belum memutuskan akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut kasus KTP elektronik yang tercecer. Ia menilai masih ada beberapa cara untuk menyelesaikan kasus tersebut.

"Itu sah saja tetapi lagi-lagi di Komisi II belum memutuskan apa yang akan dilalukan termasuk membentuk sebuah Pansus itu dalam proses politik bisa saja dilakukan cuma masalahnya yang ingin kita usut dan urai ini adalah problem masalah e-KTP kalau itu sudah selesai ditingkat Raker, RDP, ngapain harus Panja kalau sudah ditingkat Panja ngapain bentuk Pansus kan gitu," kata Baidowi saat ditemui wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Baidowi mengatakan kasus KTP elektronik dapat diselesaikan ditingkat rapat kerja (Raker) sehingga tidak diperlukan pembentukan pansus. Ia mengatakan yang paling penting kasus KTP elektronik bisa cepat selesai.

"Ya lihat nanti masalahnya, kalau sekiranya selesai dan clear di tingkat raker ya ndak perlu lagi. Kan tujuannya sama yakni agar kasus e-KTP ini terang benderang dan ada penyelesaian konkret tidak terulang," ujarnya.

Selanjutnya, Baidowi menegaskan kasus KTP elektronik yang sering tercecer itu merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, menurutnya perlu evaluasi lebih lanjut dalam pengadaan KTP tersebut ke tingkat Pemerintah Daerah (Pemda).

"Beda dengan Kepolisian, Kejaksaan, BPN, Kemenag, KPU, Bawaslu yang struktural. Bisa saja Kemendagri sudah perintah ke kepala daerah tapi operasional di lapangan tak sesuai," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendukung DPR membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengusut kasus KTP elektronik yang tercecer di beberapa tempat. Ia mengatakan kehadiran Pansus dinilai penting guna mengingatkan masyarakat atau aparatur negara agar lebih berhati-hati dengan KTP elektronik.

"Pansus itu juga penting sehingga masyarakat dan juga petugas-petugas aparat negara lebih hati-hati. Kalau mau ya silakan, namun apakah peristiwa itu berat sekali karena juga ada yang saya lihat di televisi bahwa dia tidak tahu KTP-nya ada di situ," kata JK beberapa waktu yang lalu.

PDIP: Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir tidak politis
PAN dukung pemerintah soal penundaan pembebasan Ba'asyir
MenpanRB akan pecat 300 PNS
GRANAT serukan Pemilu damai bebas Narkoba
Lebih dari 1000 PNS korupsi belum dipecat, ada apa?
Fahri Hamzah minta pemerintah tuntaskan hak keluarga korban kecelakaan Lion Air
Fadli Zon ragukan Najwa Shihab dan Tommy Tjokro jadi moderator debat
Kubu Jokowi curigai hasil survei Median
Calon pemimpin penyebar hoaks jangan dipilih
PKS harap pemerintah tak politisasi pembebasan Abu Bakar Ba'asyir
Fadli Zon optimistis Prabowo lampaui elektabilitas Jokowi
Bamsoet imbau TNI-Polri netral dalam pemilu
IHSG siap melaju naik karena sentimen eksternal
DPR apresiasi mundurnya Edy dari ketua umum PSSI
Ahok bebas, apa pengaruhnya pada Pilpres?
Fetching news ...