News

DPR: UU KSDA harus seimbang harus antara lingkungan dengan ekonomi

REPORTED BY: Insan Praditya

DPR: UU KSDA harus seimbang harus antara lingkungan dengan ekonomi Gedung DPR-MPR-DPD RI

Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono menyampaikan bahwa Undang-Undang  Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA)  harus mengandung keseimbangan antara lingkungan dengan ekonomi masyarakat, karena tujuan utamanya adalah kesejahteraan rakyat.

Dalam Kunjungan Spesifik ke Sorong, Papua Barat, Jumat (07/12/2018), Ono berharap mendapat masukan dari pakar, stakeholder dan para ahli untuk menyempurnakan draft guna merevisi Undang-Undang No.5 tahun 1990.

Dalam RUU KSDA ini ia pun berharap agar  hak ulayat masyarakat adat turut menjadi perhatian, karena mereka sebenarnya telah memiliki hukum adat yang bicara mengenai keseimbangan, konservasi, lingkungan dan terkait kesejahteraan mereka.

“Semua Undang-Undang yang berkaitan dengan alam harus ada keseimbangan antara lingkungan dan ekonomi,” ujar Ono.

Politisi PDIP ini mengaku bahwa sebenarnya revisi UU KSDA ini telah memasukkan hal-hal paling mendasar sekalipun. Namun ia berujar apabila ada teks yang dianggap kurang sempurna maka akan disesuaikan.

“Yang terpenting itu ialah hak ulayat,” tegasnya.

Anggota Komisi IV lainnya, Robert Joppy Kardinal mengatakan bahwa BUMN (Badan Usaha Milik Negara) atau BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang akan diatur dalam revisi UU KSDA diharapkan tidak menjadi dominan, sebaliknya usaha masyarakat harus menjadi yang utama.

Ia juga menegaskan untuk mencantumkan sanksi hukum yang lebih tegas dalam merevisi Undang-Undang tersebut. Tidak lupa ia juga menyampaikan bahwa harus ada sosialisasi yang masif dari pemerintah karena banyak dari masyarakat belum memiliki kesadaran lingkungan.

“Contoh saja di Papua ini bahwa pejabat datang ke Papua mereka diberikan topi burung cendrawasih, padahal itu melanggar Undang-Undang yang ada tetapi mereka dengan senang hati menerimanya. Kita belum menyadarinya. Maka dari itu diperlukan sosialisasi yang besar untuk memberikan kesadaran terhadap lingkungan,” pungkas Robert.

PDIP: Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir tidak politis
PAN dukung pemerintah soal penundaan pembebasan Ba'asyir
MenpanRB akan pecat 300 PNS
GRANAT serukan Pemilu damai bebas Narkoba
Lebih dari 1000 PNS korupsi belum dipecat, ada apa?
Fahri Hamzah minta pemerintah tuntaskan hak keluarga korban kecelakaan Lion Air
Fadli Zon ragukan Najwa Shihab dan Tommy Tjokro jadi moderator debat
Kubu Jokowi curigai hasil survei Median
Calon pemimpin penyebar hoaks jangan dipilih
PKS harap pemerintah tak politisasi pembebasan Abu Bakar Ba'asyir
Fadli Zon optimistis Prabowo lampaui elektabilitas Jokowi
Bamsoet imbau TNI-Polri netral dalam pemilu
IHSG siap melaju naik karena sentimen eksternal
DPR apresiasi mundurnya Edy dari ketua umum PSSI
Ahok bebas, apa pengaruhnya pada Pilpres?
Fetching news ...