Fahri Hamzah minta Jokowi cabut PP hadiah bagi pelapor korupsi

REPORTED BY: Insan Praditya

Fahri Hamzah minta Jokowi cabut PP hadiah bagi pelapor korupsi Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2018 tentang pemberian hadiah kepada pelapor korupsi. Fahri meminta Jokowi menghormati fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Jadi tolong pak Jokowi batalkan itu PP ya kembalikan audit fungsi, hormati BPK hentikanlah kerja dari lembaga-lembaga yang tidak menghargai sistem yang melompat-lompat kerjanya yang dianggap ngurus negara itu kayak main petak upet begitu," kata Fahri saat ditemui wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Fahri mengatakan PP yang diterbitkan oleh pemerintah itu merugikan negara jika masyarakat saling lapor. Ia juga memberikan contoh apabila peraturan itu diterapkan kepada seluruh aturan di Indonesia.

"Ini PP ya salah dan merugikan bikin kacau kalau memang dia yakin dengan saling lapor ini, suruh lapor yang lain dong. Yang melanggar lalu lintas lapor 10 ribu atau seratus ribu, macam-macam lah orang pipis di pinggir jalan disuruh foto lapor dapat 500 ribu. Matilah negara ini disuruh bayar begituan semua," katanya.

Fahri mengatakan cara pemerintah membuat peraturan salah. Ia membayangkan jika setiap aturan memberikan hadiah kepada pelapor kejahatan, maka negara akan rugi besar.

"Jadi begini, ini ada mazhab berpikir yang salah. Mazhab itu katakan bahwa kalau rakyat bisa saling lapor, maka masalah selesai. Jadi kenapa tidak sekalian saja kalau mazhab itu mau dilakukan kenapa hanya untuk koruptor," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah atau PP nomor 43 Tahun 2018. Dalam PP tersebut menyebutkan pelapor kasus korupsi dan bisa mendapat hadiah hingga Rp200 juta.

Perhargaan pada pelapor korupsi dapat berupa piagam atau premi yang termuat dalam Pasal 17 ayat 2 menyebutkan besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

https://www.youtube.com/watch?v=CxChLYPkz_Y&t=152s

 

Jokowi masuk 500 muslim berpengaruh di dunia, ini tanggapan Tim Kampanye Nasional
Bentrok Sandiaga VS Susi, Timses Jokowi: Sandi pahami Undang-Undang dulu
Memahami peringatan Jokowi tentang cincin api
Timses Jokowi sindir soliditas PAN dukung Prabowo-Sandi
KASAD bicara Terrorist Triangle Transit di Washington
FWJ ajak media tangkal hoaks di tahun politik
Gubernur DKI tertibkan 60 reklame ilegal
Bamsoet nilai tak ada unsur kesengajaan pelaku tembak gedung DPR
Dua tersangka dihadirkan dalam rekonstruksi penembakan DPR
Demonstran ajak usir setan yang ganggu KPK
MPR usulkan Perbakin tutup lapangan tembak Senayan
PAN targetkan suara di pulau Jawa
Legislator minta pemerintah tingkatkan layanan penyandang disabilitas
Trump tempatkan konsulat Palestina di bawah kedutaan Israel
Bila diserang, Rusia akan respon serangan rudal dengan senjata nuklir
Fetching news ...