News Law

Wacana dekriminalisasi pengguna narkoba dalam RUU

REPORTED BY: Insan Praditya

Wacana dekriminalisasi pengguna narkoba dalam RUU Diskusi UU Narkotika di DPR

DPR RI mewacanakan Revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika dan Psikotropika mengenai upaya De-kriminilasasi pengguna narkoba dan kepastian jaminan kesehatan terhadap para pengguna narkoba.

Anggota DPR RI komisi IX, Nova Riyanti Yusuf mengatakan bahwa kekerasan dan hukuman pidana terhadap pengguna narkoba tidak menyelesaikan masalah peredarannya di Indonesia. Ia juga menyatakan bahwa pengguna tidak seperti pengedar, karena tidak mmebawa dampak buruk bagi orang lain melainkan hanya kepada diri sendiri.

"Sudah dikatakan juga dari beberapa narasumber bahwa kekerasan dan penjara itu bukan solusi dalam menyelesaikan masalah narkotika di Indonesia," ujarnya di gedung DPR-MPR RI Jakarta, Rabu (12/12/2018).

"apalagi dari segi aspek hukumnya yang dirasa berat bagi mereka sesungguhnya bukan pengedar,artinya dirinya sendiri lah yang menggunakan dan tidak merugikan orang lain," lanjutnya.

Survei nasional yang dikutip dari puslidatin BNN RI tahun 2017 menunjukan bahwa  terdapat 3.376.115 orang praktek penyalahgunaan narkoba. Dari jumlah tersebut, sebesar 1.77 persen berusia produktif yakni usia 10-59 tahun.

Dari jumlah tersebut 57 persen diantaranya merupakan pengguna baru, 27 persen pengguna aktif, dan 16 persen pecandu berat,, seluruh pengguna tersebut dijebloskan ke dalam penjara. Sebanyak 15.000 pengguna meninggal tiap tahunnya, ia menilai hal ini terjadi karena lembaga pemasyarakatan (lapas) sangat minim dari sisi Insfratruktur maupun pelayanan Sumber daya Manusia-nya (SDM).

Senada dengan Nova, Anggota DPR RI komisi III, Didik Mukrianto mengatakan perlu adanya masukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memberikan masukan terkait revisi UU Anti Narkotika khususnya dalam memperlakukan pengguna narkoba.

"Saya sepakat itu ya namun kemudian untuk menguatkan itu kita juga membutuhkan dari temen-temen LSM untuk memberikan masukan ke kita khususnya di komisi 3 yang berkaitan dengan revisi UU Anti narkotika," jelasnya dalam diskusi yang sama.

Jika dilihat berdasarkan data, 80 persen penghuni lapas adalah orang yang mempunyai masalah hukum terkait kepemilikan narkoba,sehingga negara akan menanggung beban biaya hidup narapidana di lapas dan akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Didik menjelaskan perlu adanya langkah konkret untuk mencari solusi alternatif terkait masalah tersebut, sebab memenjarakan narapidana yang telibat kasus narkoba bukanlah solusi dalam memerangi darurat narkoba yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah.

"Kita cek di lapangan hampir di seluruh lapas lapas di Indonesia hampir 80 persen isinya pengguna narkoba, ini kan sangat prihatin artinya kalau ini terus kita biarkan dan ini tidak ada solusi, maka beban negara tambah besar dan itu tidak memberikan solusi," tambahnya.

"Kita berharap suatu saat harus jelas posisi mana pengguna narkoba, mana pemakai mana bandar, kalau ini dicampur adukan akhirnya kita harapkan kita lihat di lapas mereka berbisnis lagi dan ini kita harapkan tidak terjadi lagi," tegasnya.

Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika telah mengatur bahwa upaya perlindungan kesehatan khususnya bagi pengguna maupun pecandu narkoba harus melalui implementasi program rehabilitasi baik secara medis maupun sosial. Namun jika melihat praktik di lapangan, pengguna narkoba yang tertangkap oleh pihak kepolisian masih diancam dengan pidana penjara.

Didik berharap ada revisi mengenai Undang-Undang narkotika khususnya upaya de-kriminilasasi terhadap pengguna narkoba supaya pelaksanaannnya tidak tebang pilih dalam memperlakukan narapidana.

"Kita berharap revisi UU ini juga bisa mewadahi semua kementerian terkait dan juga kepolisian agar sinkron sehingga pelaksanaan UU efektif bisa berjalan," katanya.

"Sehingga sinkronisasi dari revisi ini betul betul maksimal, termasuk sinkronisasi di bidang hubungan antara lembaga termasuk Kemenkes kementerian sosial kepolisian," tutupnya.

PDIP: Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir tidak politis
PAN dukung pemerintah soal penundaan pembebasan Ba'asyir
MenpanRB akan pecat 300 PNS
GRANAT serukan Pemilu damai bebas Narkoba
Lebih dari 1000 PNS korupsi belum dipecat, ada apa?
Fahri Hamzah minta pemerintah tuntaskan hak keluarga korban kecelakaan Lion Air
Fadli Zon ragukan Najwa Shihab dan Tommy Tjokro jadi moderator debat
Kubu Jokowi curigai hasil survei Median
Calon pemimpin penyebar hoaks jangan dipilih
PKS harap pemerintah tak politisasi pembebasan Abu Bakar Ba'asyir
Fadli Zon optimistis Prabowo lampaui elektabilitas Jokowi
Bamsoet imbau TNI-Polri netral dalam pemilu
IHSG siap melaju naik karena sentimen eksternal
DPR apresiasi mundurnya Edy dari ketua umum PSSI
Ahok bebas, apa pengaruhnya pada Pilpres?
Fetching news ...