News

Sederet fakta Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih tersandung kasus korupsi

REPORTED BY: Siti Dzakiyyah

Sederet fakta Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih tersandung kasus korupsi Sederet Fakta Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih tersandung kasus korupsi.

Wakil Ketua DPR Eni Maulani Saragih ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di rumah dinas Menteri  Sosial Idrus Marham, di kawasan Widyachandra, Jakarta Selatan, Jumat (13/07/2018).

Eni ditangkap terkait dengan kasus suap  kesepakatan kontrak kerja dalam pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau. Pada operasi tangkap tangan tersebut KPK mengamankan uang sebesar Rp 500 juta dan ikut menahan 8 orang terdiri dari sopir, staff ahli dan pengusaha swasta.

Kronologi Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut, KPK mengidentifikasi ada penyerahan uang dari sekretaris pengusaha swasta Johannes Budisutrisno Kotjo, Audrey Ratna Justianty kepada staf sekaligus keponakan Eni yaitu Tahta Maharaya.

Penyerahan uang senilai Rp 500 juta yang dilakukan di ruang kerja Audrey di lantai delapan, Graha BIP Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Staff yang juga keponakan Eni tersebut ditangkap KPK pada pukul 14:27 di parkiran basement Gedung BIP dan mengamankan Audrey di ruang kerjanya pada pukul 14:30 serta dokumen yang diduga tanda terima uang yang telah diserahkan. Selain itu Johannes Budisutrisno Kotjo di ruang kerjanya

Kemudian, KPK bergerak menuju keberadaan Eni Saragih di rumah dinas Mentri sosial Idrus Marham saat ia menghadiri acara pesta ulang tahun anak bungsu dari Menteri Sosial Idrus Marham pada pukul 15:21 WIB. Di tempat berbeda KPK juga menangkap staf Eni di Bandara Soekarno-Hatta pukul 16:30 WIB.

Berselang satu hari setelah penangkapan Eni, KPK juga turut menangkap suaminya sekaligus Bupati Temanggung Terpilih, Muhammad Al-Khafidz bersama dua staf Eni pukul 01:00 WIB di rumah kediaman Eni Maulani Saragih, Sabtu (14/07/2018).

Alasan KPK mengamankan suami Eni untuk menyelidiki terkait peranannya dalam kasus suap dan jika ada kaitannya kasus suap tersebut dengan Pilkada Temanggung

Penerimaan pertama uang suap

KPK menduga Eni menerima suap sebesar 4,8 miliar. Penerimaan uang senilai Rp 500 juta Jumat kemarin merupakan penerimaan keempat Eni dari total suap. Uang tersebut diduga sebagai komitmen fee 2,5 persen dari nilai proyek pembangunan PLTU Riau -1.

KPK menyebutkan uang suap pertama yang diterima Eni pada Desember 2017 yang lalu sebesar Rp 2 miliar. Lalu, pada bulan Maret juga menerima Rp 2 miliar dan pada tanggal 8 Juni 2018, Dia menerima sebesar 300 juta.

Eni Saragih yang saat ini telah ditetapkan statusnya sebagai tersangka penerima suap proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Menurut KPK, Eni telah melanggar Pasal 12 hurus a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sementara itu, pengusaha swasta Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemberi suap melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 jucto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sepak terjang politik Eni Maulani Saragih

Perjalanan karir politik Eni Saragihsebagai Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat baru berjalan sekitar empat bulan. Dalam waktu yang singkat itu Eni ditangkap KPK terkait kasus suap proyek pembangunan PLTU Riau -1.

Berdasarkan situs resmi DPR, Eni merupakan anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur X yang meliputi Lamongan dan Gresik.

Penangkapan Eni mengejutkan karena berselang seminggu setelah kemenangan suaminya Muhammad Al Khafidz dalam pemilihan Bupati Temanggung. Al Khafidz menang berdasarkan hasil rapat pleno rekapituasi perhitungan suara KPU.

Sepak terjang Eni di kancah politik dimulai dari kegiatannya yang aktif di organisasi binaan Partai Golkar yakni Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Eni pernah menjabat sebagai Bendaraha Umum KNPI pada tahun 2002-2005 dan diangkat menjadi Ketua DPP KNPI pada tahun 2005-2008. Selain itu ia pernah menjadi Wakil Bendahara di Pengajian Al-Hidayah pada tahun 2004-2009 dan juga pernah menjabat sebagai Bendahara Umum Lembaga Pemberdataan Masyarakat (LPM) sejak tahun 2010.

Eni Saragih merupakan lulusan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta angkatan 1990-1994. Kemudian meraih gelar master di Universitas Trisakti pada 2011-2013.

Selain itu, Eni juga aktif di dua perusahaan energi. Eni pernah menjabat sebagai komisaris di PT Raya Energi Indonesia dan PT Nugas Trans Energi.

Karirnya di Komisi VII DPR dimulai sejak tahun 2014-2019 dalam bidang energi, riset dan teknologi serta lingkungan hidup. Dia sempat dimutasi ke Komisi II pada tahun 2015, lalu Eni kembali menduduki Komisi VII pada Maret 2018 dan diangkat sebagai Wakil Ketua.

Saat ini Eni masih menjabat sebagai Wakil Ketua Musyawarah Kegiatan Gotong Royong (MKGR) periode 2015-2019, sebuah organisasi dalam partai Golkar. Dia juga masih menjabat sebagai Kepala Bidang Energi dan Energi Terbarukan DPP Partai Golkar perode tahun 2016-2019.

Menteri tidak harus mundur untuk jadi tim kampanye Jokowi
Djoko Santoso puji kepintaran Moeldoko
Sumber daya alam melimpah di balik ancaman patahan Palu-Koro
Kubu Prabowo tak terpengaruh koalisi Jokowi sudah bentuk tim pemenangan
Ada kandungan babi dan organ manusia, mengapa Vaksin MR boleh digunakan?
Sebagian Muslim ikut lebaran waktu Saudi
Keterlibatan menteri di tim kampanye tanda kesetiaan kepada Jokowi
PKS nilai Jokowi lambat merespons gempa Lombok
Alasan 9 sekjen Koalisi Indonesia Kerja naik moge ke KPU, ikuti tren?
Tim pemenangan Prabowo-Sandi beredar di WhatsApp, ini jawaban Gerindra
PKS desak Jokowi tetapkan status gempa Lombok jadi bencana nasional
Menag tenangkan jemaah haji usai terjangan hujan dan badai pasir
Mardani minta FPI konsisten dukung #2019GantiPresiden
Sinyal Mahfud MD kembali ke pangkuan Prabowo
Ini provinsi yang jadi kekhawatiran kubu Jokowi
Fetching news ...