News

Indonesia darurat pekerja anak

REPORTED BY: Siti Dzakiyyah

Indonesia darurat pekerja anak 68 juta buruh anak di seluruh dunia dan 2,3 buruh anak di Indonesia memiliki risiko terhambat tumbuh kembang dan memerlukan perlindungan khusus dari kekerasan dan eksploitasi.

Memperingati Hari Dunia Menentang Pekerja Anak (World Day Against Child Labour - WDACL) yang jatuh setiap 12 Juni, masyarakat Global menyerukan untuk mengakhiri pekerja anak.

Dengan mengusung tema generasi aman dan sehat (Generation Safe and Healthy), Jaringan Lembaga Swadaya Masyarakat Penanggulangan Pekerja Anak Di Indonesia (JARAK) memberi peringatan bagi semua pihak bahwa pekerja anak masih menjadi isu global.

Diperkirakan sekitar 68 juta buruh anak di seluruh dunia dan 2,3 buruh anak di Indonesia memiliki risiko terhambat tumbuh kembang dan memerlukan perlindungan khusus dari kekerasan dan eksploitasi.

Tercatat sebanyak pekerja anak yang tersebar pada sektor pertanian (59%), jasa (24%), manufaktur (7%), dan berbagai sektor lainnya.

Sektor utama ini menjadi penggerak ekonomi nasional, terutama sektor pertanian yang menyangkut farming (pertanian), perkebunan, perikanan, dan peternakan tentunya akan berpengaruh dalam percaturan ekonomi global bila terjadi pembiaran pada prinsip bussines yang menjadi acuan dalam kompetisi global saat ini.

Anak-anak Indonesia tidak bisa terhindarkan dari pekerjaan yang membahayakan kesehatan,  keselamatan kerja dan gangguan atas tumbuh-kembangnya, karena situasi pendidikan yang belum menjamin semua anak terakseskan pada pendidikan 12 tahun.

Para pekerja yang belum siap berkompetensi di lapangan pekerjaan dan berada pada situasi pekerjaan yang tidak layak (Not decent work) dimana orang tua belum berdaya secara ekonomi dan masih rentan dalam situasi kemiskinan, dunia usaha yang masih mengabaikan prinsip bussiness yang menjamin hak-hak anak, dan pengawasan dari negara yang masih belum kuat.

Masih banyak anak yang putus sekolah, hanya lulus SD dan SMP yang tidak melanjutkan pendidikan, kemana setelah putus/tamat ? Dapat dipastikan akan menyebar memasuki semua sektor pekerjaan.

Akankah mereka menjadi sumberdaya yang kompetiitif dan siap memasuki lapangan pekerjaan layak (Decent Work) di era kompetisi global saat ini ? Tentu situasi ini akan menambah semakin lemahnya kompetensi tenaga kerja untuk berkompetisi dengan negera dunia.

Pekerja anak telah memiliki kontribusi ekonomi bagi kesinambngan ekonomi keluarga miskin dan kelompok marginal, namun demikian tindakan ini bisa merugikan asset sumberdaya manusia yang kompetitif di masa depan.

Ketika negara-negara maju melayani anak-anak dengan pendidikan berkualitas, tetapi anak-anak Indonesia harus bertahan hidup di dunia kerja.

Sebanyak 2,3 juta anak bekerja yang tersebar di sektor pertanian, perdagangan, jasa dan manufakttur memerlukan tindakan segera.

Peraturan, kebijakan dan program di pusat dan daerah terkait ketenagakerjaan, pendidikan, sosial dan perlindungan anak telah ditetapkan sebagai komitmen nasional.

Perlu disadari adalah apakah komitmen dan upaya selama ini telah memastikan semua anak berada di bangku pendidikan, memperoleh jaminan sosial, terbebaskan dari kekerasan & eksploitasi dan mengalami pemberdayaan ekonomi?

Tantangan ini tentu menjadi motivasi kuat dan komitmen yang lebih dalam untuk menyelamtkan anak-anak Indonesia.

Hal ini penting bagi pemerintah, organisasi masyarakat dan sektor swasta untuk memastikan semua anak berada di bangku sekolah, memperoleh layanan tumbuh kembang yang berkualitas, terlindungi dari tindakan kekerasan dan eksploitasi.

Penting untuk diingat bagi masyarakat agar tidak mempekerjakan anak pada usia dibawah 18 tahun. Oleh karena itu semua pihak penting untuk melakukan tindakan segera (immediate action) secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Segera wujudkan Wajib Belajar 12 Tahun

Untuk memastikan semua anak berada di bangku pendidikan dan mencegah anak memasuki lapangan pekerjaan secara dini.

Meningkatkan status usia minimum bekerja menjadi 18 tahun

Usia minimum memasuki pekerjaan saat ini masih ditetapkan usia 15 tahun. Usia ini tentu masih masa tumbuh kembang bagi anak, bila usia 15 tahun sudah berada pada lapangan kerja, maka tumbuh kembang anak akan terhambat dan melemahkan kompetisi di tingkat global.

Mendorong sektor  swasta untuk melaksanakan prinsip Child Rights in Business Principle (CRBP) dalam etika usaha

Prinsip ini diharapkan dapat mengikat di semua rantai pasokan dari hulu dan hilir yang terbebas dari pekerja anak.

Mengefetifkan sistem pengawasan negara di semua sektor pekerjaan

Kejadian di Pabrik Petasan pada 26 Oktober 2017 di Kosambi Kab. Tangerang merupakan bukti bahwa sistem pengawassan masih lemah dan perlunya peningkatan efektifitas sistem pengawasan terhadap pekerja anak.

Memperluas cakupan dan jangkauan layanan jaminan sosial dan perlindungan anak

Untuk memastikan bahwa mereka yang saat ini menjadi pekerja anak mendapatkan intervensi secara terpadu dan berkesinambungan. Tindakan cepat dan efektif bagi pekerja anak diperlukan agar segera mendapatkan layanan dan memastikan pemenuhan terhadap tumbuh-kembangnya.

 

PKPI yakin dapat suara 4 kali lipat di 2019
PAN nilai kepala daerah tak perlu jadi timses
Inggris tertarik masukkan Bali dalam Second Cities Programme
\
Mizan luncurkan Seri Teroka di ajang AICIS
Fahri nilai KPK sudah jadi lembaga politik
Partai Berkarya akan kembangkan program-program Soeharto
Fraksi PPP nilai anjloknya Rupiah akibat perang dagang AS
Kubu Jokowi nilai nama tim kampanye kubu Prabowo terlalu abstrak
Tujuh kepala daerah Sumatera Barat dukung Jokowi-Ma'ruf
Ma'ruf Amin bakal kampanye di wilayah suara terendah Jokowi
Anggota Partai Komunis yang ditangkap tak terkait politik Indonesia
Alasan cegah korupsi, politisi Gokar dukung kenaikan anggaran LKPP pemerintah
Diputusin saat lagi sayang-sayangnya, harus bagaimana?
Fahri beber alasan Kwik Kian Gie tak cocok di kubu Jokowi
Fetching news ...