Rizal Ramli tuding pemerintah terdahulu ogah-ogahan urus BPJS

REPORTED BY: Insan Praditya

Rizal Ramli tuding pemerintah terdahulu ogah-ogahan urus BPJS Mantan Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Ekuin), Rizal Ramli

Mantan Menteri Ekonomi Industri (Ekuin), Rizal Ramli mengatakan pemerintahan terdahulu sebelum Jokowi-JK terkesan 'ogah-ogahan' dalam melaksanakan program. Terkait nama, Rizal Ramli enggan menyebut siapa yang ia maksud.

Hal tersebut dilihatnya dari pengunduran Undang-Undang BPJS yang diajukan tahun 2009 tetapi baru dilaksanakan pada tahun 2014 silam.

"Seperti dikatakan tadi pemerintah yang dulu memang ogah-ogahan untuk melaksanakan BPJS, harus nya undang undang nya tahun 2009 sudah harus dilaksanakan, tetapi diundur terus," ujarnya di kantor Rizal Ramli, Jakarta, Rabu (14/11/2018).

"Undang undangnya lolos tahun 2011 tetapi pelaksanaan nya baru tahun 2014," lanjutnya.

Menurutnya, pelaksanaan program tersebut baru bisa disahkan setelah melalui proses konsolidasi yang sangat alot dengan pemerintah era SBY yang hanya memberikan modal awal sebesar Rp5 triliun.

"Itupun baru berhasil jadi undang-undang setelah mobilisasi  dan tekanan dari serikat kerja, kalangan intelektual dan anggota DPR yang progresif," jelasnya.

"Itu pun digerogoti, satu modal awal masa dikasih 5 triliun?," Tegasnya.

Lebih lanjut, Rizal menjelaskan hal yang menyebabkan program BPJS gagal adalah sistem iurannya yang rendah. Rizal menjelaskan, sistem iuran tersebut adalah satu persen sumbangan dari pekerja dan 4 persen sumbangan dari perusahaan swasta. Dengan pembagian seperti itu, mengakibatkan programnya mandek secara finansial.

"Sistem iurannya dibikin sangat rendah sekali, pekerja nya satu persen, perusahaan dan kontribusi nya 4 persen," katanya.

"Iurannya rendah, modal awalnya kecil, yang akhirnya gagal secara finansial," lanjutnya.

Kendati demikian, dia berharap kepada pemerintah era Jokowi untuk menyuntikkan dana sebesar Rp20 triliun sebagai penyertaan modal lewat APBN.

"Ini yang harus kita benahi, yaitu satu kita minta pemerintah untuk menyuntikan modal sebesar 20 triliun sebagai revolving fund," katanya.

Selain itu, Iuran BPJS juga harus dinaikan sebesar satu persen bagi pekerja yang memiliki penghasilan UMR dan dua persen bagi pekerja yang memiliki penghasilan diatasi RP 5 Juta perbulan. Tidak hanya itu, sumbangan dari perusahaan swasta pun juga dinaikan sebesar 6 persen.

"Yang kedua adalah, iurannya BPJS pekerja dinaikan,jadi 2 persen, tetapi dibawah UMR nol, yang disekitar UMR satu persen, yang lebih dari 5 juta yaitu 2 persen, dan terakhir sumbangan dari perusahaan 6 persen," tutupnya.

 

Prabowo sentil elit koalisi belum nyumbang, PKS: Kami otomatis bantu
Kubu Prabowo nilai jargon wong cilik Jokowi hanya untuk komoditas politik
KPU harap anggaran pemilu dapat digunakan mulai Januari 2019
Demokrat nilai tuduhan Wiranto terkait oknum perusak salah dan terburu-buru
Farhat Abbas minta PSI dikeluarkan dari Tim Kampanye Nasional
PPP: Yang kaget kotak suara kardus mungkin tak hadir rapat
Rusia perkuat pasukan rudal dengan ratusan senjata baru
Mobile Legends rilis karakter hero baru
BRI beberkan dua cara hadapi fintech
Pelemahan rupiah dan sentimen dagang AS halangi pergerakan IHSG
Tiga permohonan maaf La Nyala ke Jokowi
Nasdem klaim TGB bergabung
PKB siap sumbang kubu Jokowi 25 juta suara
Ini kritik PDIP terhadap Kubu Jokowi
PKB akui Ma'ruf Amin benteng Jokowi dari tuduhan anti-Islam
Fetching news ...