Ma'ruf Amin sebut janji bagi tanah negara salah paham

REPORTED BY: Insan Praditya

Ma'ruf Amin sebut janji bagi tanah negara salah paham Calon Wakil Presiden, Ma'ruf AminTanah

Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin membantah menjanjikan bagi-bagi tanah negara kepada petani. Ia mengatakan tidak ada janji-janji materi dalam pidatonya, hal itu hanya untuk menjelaskan program pemerintah Jokowi tentang redistribusi aset.

"Ya bukan saya lah. Itu program yang dicanangkan, yang sekarang dan yang akan datang. Itu salah paham lah," kata Ma'ruf di Rumah Situbondo, Jakarta, Rabu (07/11/2018).

Ma'ruf menjelaskan redistribusi aset itu adalah tanah negara yang dulu diberikan konglomerat kepada masyarakat.

"Itu adalah tanah negara yang masih sisa, itu yang dulu diberikan kepada konglomerat, ini akan diberikan kepada masyarakat, kepada koperasi, kepada pesantren. Itu namanya redistribusi aset. Masa' saya yang bagi," pungkasnya.

Sebelumnya, Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin dilaporkan ke Bawaslu karena diduga melakukan pelanggaran kampanye. Pelapor adalah Andi Samsul Bahri sebagai masyarakat.

Andi menjelaskan dugaan pelanggaran kampanye Ma'ruf itu terdapat pada video pidato Ma'ruf yang beredar di sosial media. Dari video itu, Andi melaporkan Ma'ruf Amin ke Bawaslu.

"Saya menemukan di grup WA tentang adanya pidato itu, setelah dapat saya berdiskusi kepada teman-teman tim Advokat Masyarakat Adil dan Makmur. Akhirnya mereka 'ayo kita lapor', dan saya didampingi," kata Andi beberapa waktu yang lalu.

Kuasa hukum Andi dari Tim Advokasi Masyarakat Adil Makmur (TAMAM) Muhammad Akhiri mengatakan dalam video Ma'ruf yang beredar itu terjadi pada tanggal 1 November 2018. Ma'ruf diduga melanggar kampanye karena menjanjikan akan membagikan tanah negara pada petani.

"Peristiwa ini kan jadi pada tanggal 1 November 2018 karena salah satu calon cawapres pasangan nomor urut 1 yaitu Kiai Ma'ruf Amin. Dalam safari politiknya (Ma'ruf) sempat menyatakan, ingin membagi tanah negara pada masyarakat petani," kata Muhammad beberapa waktu yang lalu

AJI Jakarta kecam kekerasan massa terhadap dua jurnalis saat liput penyerangan Mapolsek
Ada cawapres bakal diperiksa KPK, siapa dia?
Ini kata DPR soal utang PLN yang menumpuk
Wacana dekriminalisasi pengguna narkoba dalam RUU
TKN sambut baik PAN Sumsel yang membelot ke Jokowi
 Gerindra minta pemerintah lakukan audit E-KTP yang tercecer di Duren Sawit
PWJ desak usut tuntas pengeroyok wartawan di Polsek Ciracas
Komisi II nyatakan pentingnya netralitas PNS Banten
Bank BRI raih penghargaan tata kelola perusahaan terbaik
DPR nilai misi perdamaian sebagai modal Indonesia
Gerindra apresiasi pengakuan La Nyalla Mahmud yang sebar isu Jokowi PKI
IHSG menguat, namun saham dua perusahaan ini ajlok
DPR belum putuskan bentuk Pansus bahas e-KTP
DPR: saatnya fokus pada daerah kepulauan
Tips beli produk Puma original dengan harga murah
Fetching news ...