Fadli Zon nilai DPT ganda bukan isu politis

REPORTED BY: Insan Praditya

Fadli Zon nilai DPT ganda bukan isu politis Wakul ketua DPR RI, Fadli Zon

Wakil ketua DPR Fadli Zon mengatakan bahwa masalah DPT ganda bukan merupakan masalah politis.Menurut Fadli, hal ini adalah masalah bagi semua kandidat partai politik dan calon legislatif.

"Kalau masalah DPT ada motif politik, itu kan masalah bersama dong. Itu masalah bagi semua kandidat. DPT itu bukan hanya di pilpres tapi juga di pileg, Itu masalah bagi kandidat parpol dan para caleg jadi itu menggangu kualitas demokrasi kita. Menurut saya ini yang harus dihentikan," ujarnya di gedung DPR-MPR RI, Jumat (14/09/2018).

Menurutnya, kasus Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda tersebut menunjukkan kelemahan sistem yang ada. Dikatakan Fadli, sistem yang berlaku sekarang ini mudah diintervensi.

"Yang pasti masalah DPT yang jelas ada, dan jumlahnya variatif ini menunjukkan kalau sistem kita itu masih mudah diintervensi menurut saya,"

Fadli mengatakan bahwa masalah DPT ini adalah permasalahan dasar, yang seharusnya tidak terjadi di Indonesia. Fadli membandingkan hal ini dengan India yang dapat menangani suara Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu 2015 silam. Ia berpendapat bahwa walaupun penduduknya berjumlah 1.2 miliar tetapi tidak ada kecurangan satupun dalam pelaksanaannya.

"Ada satu DPT saja muncul itu bermasalah, kenapa ya saya juga heran penanganan ini kan penanganan yang basic informasi, data yang paling basic tentang kependudukan. Hak pilih di India saja,  waktu saya ke India tahun 2015 pemilihnya itu 844 juta, waktu itu dari 1,2 miliar penduduk itu nggak ada masalah tentang DPT," terangnya.

Fadli lebih lanjut menilai bahwa kelemahan DPT ini dapat menjadi pintu masuk celah kecurangan. Fadli mengatakan bahwa hal ini harus segera diatasi agar demokrasi di Indonesia merepresentasikan suara rakyat dan bukan suara siluman.

"Kecurangan pemilu mereka bisa meng-handle dengan baik, masak kita sudah di abad ke-21 nggak mampu untuk masalah ini? kan udah berkali kali setiap pemilu. Masalah DPT ini adalah pintu masuk kecurangan jadi kecurangan yang telah disiapkan secara sistematis,terstruktur dan masif. Ini selalu berulang dan menurut saya harus dihentikan supaya demokrasi kita ini betul betul demokrasi yang merepresentasikan mewakili suara rakyat bukan suara siluman," lanjutnya.

Dia berharap terkait permasalahan umur dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat terus diperbaharui datanya. Menurut Fadli, hal ini agar remaja yang usia nya genap 17 tahun pada 2019 nanti dapat didaftarkan sebagai pemilih pada pemilu dan pilpres 2019.

"Kalau menurut saya tetap harus ada update, jadi harus lebih lentur ke dalam, melihat hal itu apalagi nanti juga harus ada pembaruan lagi orang orang yang nanti usianya 17 tahun pada waktunya kan tetap harus ada mekanismenya yang mengatur. Jangan sampai nanti orang udah 17 tahun tinggal sebulan lagi sebelum pemilu tidak memiliki hak pilih. Persoalan admininstratif itu hak yang paling mendasar," tutupnya.

PKPI yakin dapat suara 4 kali lipat di 2019
PAN nilai kepala daerah tak perlu jadi timses
Inggris tertarik masukkan Bali dalam Second Cities Programme
\
Mizan luncurkan Seri Teroka di ajang AICIS
Fahri nilai KPK sudah jadi lembaga politik
Partai Berkarya akan kembangkan program-program Soeharto
Fraksi PPP nilai anjloknya Rupiah akibat perang dagang AS
Kubu Jokowi nilai nama tim kampanye kubu Prabowo terlalu abstrak
Tujuh kepala daerah Sumatera Barat dukung Jokowi-Ma'ruf
Ma'ruf Amin bakal kampanye di wilayah suara terendah Jokowi
Anggota Partai Komunis yang ditangkap tak terkait politik Indonesia
Alasan cegah korupsi, politisi Gokar dukung kenaikan anggaran LKPP pemerintah
Diputusin saat lagi sayang-sayangnya, harus bagaimana?
Fahri beber alasan Kwik Kian Gie tak cocok di kubu Jokowi
Fetching news ...