Gus Ipul gunakan ijazah dan gelar palsu?

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Gus Ipul gunakan ijazah dan gelar palsu?

Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) diduga menggunakan ijazah palsu guna mengikuti kontestasi Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Polemik tersebut mengemuka setelah foto salinan ijazah Gus Ipul yang dikeluarkan Universitas Nasional tersebar luas di media sosial.

Keganjilan ijazah Gus Ipul terlihat dari tahun dikeluarkannya ijazah serta gelar sarjana yang diperoleh Calon Gubernur yang berpasangan dengan Puti Guntur Soekarno tersebut.

Gus Ipul diketahui memulai pendidikan sarjananya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Universitas Nasional, Jakarta pada tahun 1985. Namun, dalam foto ijazah yang tersebar di media sosial tersebut Gus Ipul baru meraih gelar sarjananya pada tahun 2003. Artinya, Gus Ipul menempuh pendidikan sarjana selama 18 tahun.

Gelar sarjana yang diperolehnya adalah Sarjana Ilmu Politik (S.IP). Sementara selama ini Gus Ipul meletakkan gelar dokterandus (Drs) di depan namanya menjadi Drs. H Saifullah Yusuf

Seperti diketahui, dalam sejumlah literatur gelar doktorandus terakhir kali diberikan pada tahun 1993 bagi lulusan program S-1 dalam Ilmu Sosial, matematika dan ilmu pengetahuan alam, seni, ilmu pedagogi atau pendidikan. Sementara Untuk wanita dibuat pembedaan dengan pemberian gelar Doktoranda (Dra.).

Setelah tahun tersebut, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 036/U/1993 gelar akademik yang diberikan terdiri dari sarjana (bachelor),  magister (master), dan doktor (doctor).

Atas hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur dinilai tidak cermat saat melakukan verifikasi terhadap ijazah pasangan calon.

"Gus Ipul, seharusnya menggunakan gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) sesuai dengan yang tertera di ijazahnya bukan Drs. Kami menduga Gus Ipul memalsukan ijazahnya untuk mendaftar sebagai Calon Gubernur," ungkap Ketua Masyarakat Transparansi Jawa Timur (Matra Jatim), Holili saat mendatangi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jum'at (22/6).

Menurut Holili, sebagai pemilih masyarakat Jatim berhak mengetahui rekam jejak calon. Termasuk diantaranya riwayat pendidikan, organisasi, jabatan yang pernah diemban, dan lain sebagainya. Hal tersebut, lanjut dia, menjadi dasar dalam menentukan pilihan.

"Melihat keganjilan tersebut, kami berharap Bawaslu segera menindaklanjuti dengan meneliti ulang keabsahan ijazah tersebut," tuturnya.

Integritas dipertanyakan

Sementara itu, sejumlah warga masyarakat mengaku kecewa dengan tersiarnya kabar soal dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Gus Ipul. Mayoritas mempertanyakan integritas Gus Ipul sebagai pejabat publik.

Sebelum menjabat sebagai Wakil Gubernur, Gus Ipul pernah menjadi Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal era pemerintahan SBY meski akhirnya di reshuffle.

"Jika memang tudingan tersebut betul dan terbukti tentunya amat disayangkan karena sedari awal sudah tidak jujur," ungkap warga Asemrowo, Surabaya, Mukhlis (45).

Dikatakan, sudah seharusnya KPU segera melakukan verifikasi kembali mengenai keabsahan ijazah Gus Ipul tersebut dan menginformasikan kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak bingung.

Senada, Fitriani (35) warga Bubutan, Surabaya mengatakan polemik ini menjadi bahan pertimbangan baginya dan juga keluarga dalam menentukan pilihan gubernur yang akan dicoblos pada 27 Juni mendatang.

Diketahui Pasangan Syaifullah Yusuf – Puti Guntur Soekarno telah resmi ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah peserta Pemilihan Gubenur (Pilgub) Jawa Timur 2018.

Penetapan keduanya tertuang dalam surat pengumuman bernomor 100/PL. 02-2,SD/06/KPU/I/2018 yang ditandatangani Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim, Eko Sasmito.

Dalam Pilgub Jatim 2018, pasangan Gus Ipul-Mbak Puti, diusung koalisi PKB, PDI Perjuangan, PKS dan Partai Gerindra. Sedangkan, pasangan Khofifah-Emil diusung Partai Demokrat, Partai Golkar, PPP, PAN, Partai NasDem dan Partai Hanura.

AJI Jakarta kecam kekerasan massa terhadap dua jurnalis saat liput penyerangan Mapolsek
Ada cawapres bakal diperiksa KPK, siapa dia?
Ini kata DPR soal utang PLN yang menumpuk
Wacana dekriminalisasi pengguna narkoba dalam RUU
TKN sambut baik PAN Sumsel yang membelot ke Jokowi
 Gerindra minta pemerintah lakukan audit E-KTP yang tercecer di Duren Sawit
PWJ desak usut tuntas pengeroyok wartawan di Polsek Ciracas
Komisi II nyatakan pentingnya netralitas PNS Banten
Bank BRI raih penghargaan tata kelola perusahaan terbaik
DPR nilai misi perdamaian sebagai modal Indonesia
Gerindra apresiasi pengakuan La Nyalla Mahmud yang sebar isu Jokowi PKI
IHSG menguat, namun saham dua perusahaan ini ajlok
DPR belum putuskan bentuk Pansus bahas e-KTP
DPR: saatnya fokus pada daerah kepulauan
Tips beli produk Puma original dengan harga murah
Fetching news ...