Penerimaan pajak turun, pemerintah terus andalkan utang

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Penerimaan pajak turun, pemerintah terus andalkan utang "Kami perkirakan, pada akhir tahun 2019, utang naik 5,4 persen menjadi 30 persen dari PDB." - Heri Gunawan

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai penerimaan pajak (tax ratio) yang  terus turun menyebabkan Indonesia akan terus bergantung pada utang. Tahun 2017 penerimaan pajak hanya 9,9 persen dari PDB. Ini yang terendah dalam sepuluh tahun terakhir.

Menurutnya, sejak tahun 2017, Indonesia sudah memasuki “krisis fiskal”. Indikasinya adalah naiknya rasio utang terhadap PDB yang pada tahun 2014 sebesar 24,6 peren naik 4,7 persen menjadi 29,3 persen pada akhir tahun 2017.

“Kami perkirakan, pada akhir tahun 2019 naik 5,4 persen menjadi 30 persen dari PDB, sementara penerimaan perpajakan turun setiap tahun. Realitas tersebut, membuat Indonesia sangat tergantung pada utang,” kata Heri di Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Heri mengatakan pemerintah membutuhkan kerja keras untuk meningkatkan penerimaan pajak supaya naik sebesar satu persen setiap tahun. “Indonesia memang harus keluar dari krisis fiskal saat ini, agar kebijakan fiskal bisa lebih efektif,” katanya.

Menurut Anggota F-Gerindra ini, kebijakan fiskal yang ditempuh harus sejalan dengan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berkedaulatan. Intinya, kebijakan fiskal harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional melalui fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

Namun, lanjutnya, saat ini ruang fiskal begitu sempit. Tiga fungsi utama fiskal seperti fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi tidak dapat berperan maksimal.

“Ini mengakibatkan ruang pengalokasian anggaran sangat terbatas, ruang redistribusi pendapatan dalam mewujudkan keadilan sosial sangat sempit, dan ruang untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi juga sangat terbatas,” jelas Heri.

Idealnya, ada sinergi antara kebijakan moneter yang disusun BI dan kebijakan fiskal yang disusun Kementerian Keuangan. “Ini penting agar kebijakan dapat berjalan dengan lebih baik membangun Indonesia Raya,” pungkasnya.

Daya beli lemah

Sebelumnya, Heri juga menyoroti perekonomian nasional yang pada triwulan I tahun 2018 ini masih diwarnai merosotnya daya beli masyarakat bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2017 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,1 persen, sedangkan pada triwukan I 2018 turun menjadi 5,06 persen.

“Salah satu indikator pelemahan tersebut dapat dilihat dari penurunan sektor ritel sebesar 5 persen. Itu berarti ada distorsi pada konsumsi rumah tangga. Distorsi konsumsi rumah tangga menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung akan turun. Sebab, lebih dari 50 persen sumber pertumbuhan ekonomi dikontribusi oleh konsumsi rumah tangga,” jelasnya. 

Dikatakan Heri, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 tentang pembangunan berkelanjutan seperti membangun ekonomi sampai triwulan I 2018 ternyata juga belum tercapai. Daya beli rakyat seolah diberangus ketika pemerintahan sekarang baru berkuasa sepuluh hari.

“Pertumbuhan konsumsi masyarakat berjalan sangat lamban,” katanya.

Sementara itu, inflasi mencapai angka 1,09 persen. Angka itu, menurut Heri, memang kecil, tapi kecilnya angka inflasi itu disebabkan oleh penurunan permintaan masyarakat. “Untuk diketahui, kenaikan tarif dasar listrik non-subsidi, BBM (Pertalite dan Pertamax) termasuk gas, telah menyebabkan penurunan permintaan masyarakat. Itu terkonfirmasi oleh penjualan ritel yang minus,” ungkap Heri.

Menurut Heri, ada kebijakan ekonomi yang keliru dengan inflasi yang relatif terkendali namun pertumbuhan ekonomi cenderung menurun.

“Idealnya, harus dilakukan kebijakan fiskal ekspansif. Tidak boleh ada surplus keseimbangan primer, dimana pada bulan April 2018 terjadi surplus Rp24,2 triliun, karena belanja negara masih relatif kecil,” katanya.

Pada triwulan II 2018, realisasi penerimaan pendapatan negara dan hibah ada di angka Rp527,82 triliun atau terealisasi sebesar 27,86 persen dari target APBN 2018.

“Saya melihat bahwa sumber penerimaan itu masih sangat tergantung pada penerimaan perpajakan. Per April 2018, penerimaan perpajakan sebesar Rp383,27 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp33,66 triliun atau masing-masing baru terealisasi sebesar 26,91 persen dan 17,34 persen dari target APBN 2018,” paparnya.

Ditambahkan mantan Wakil Ketua Komisi VI ini, pada sektor pengeluaran pemerintah, polanya tidak maksimal di awal. Akhirnya, di triwulan berikutnya langsung kejar tayang. Dengan pola begitu, pengeluaran pemerintah di triwulan I 2018 tidak berperan besar. Implikasinya, sambung Heri, melambatnya pertumbuhan di triwulan I 2018. Pada tahun ini diperparah pula dengan penurunan laju konsumsi rumah tangga.

“Sementara itu, kita juga tak bisa berharap banyak pada peran ekspor. Karena adanya ketidakstabilan ekonomi global, nilai tukar rupiah yang terpuruk, dan perang dagang Cina-Amerika, yang berimplikasi pada serbuan barang-barang impor yang akan lebih murah masuk ke pasar domestik. Bahkan, impor semakin tinggi terutama untuk barang konsumsi,” imbuh Heri.

Kubu Jokowi sebut tim ekonomi Prabowo lemah
Fahri Hamzah prihatin dengan kubu Prabowo
Ingin selamat, Parpol lain bisa tiru Demokrat
Kubu Jokowi: kita tak terjebak diksi kubu sebelah
Perindo nilai sosok Jokowi tak identik dengan PDIP
Parlemen Eropa minta AS batasi ekspor senjata ke Arab Saudi demi HAM
Ini kata Bamsoet soal humas Polri
Fahri Hamzah komentari seleksi CPNS di timur Indonesia yang rumit dan panjang
Archandra beber strategi jual blok migas Indonesia
Agus Santoso sudah pensiun jauh sebelum tragedi Lion Air JT 610
Mengingat 3 horor perkosaan di Indonesia
Agung Laksono nilai dukungan Soetrisno Bachir dongkrak suara Jokowi
Popularitas Habieb Rizieq turun, Golkar: masyarakat ingin kelembutan
TKN: Ustad Abdul Somad tak berpihak pada Prabowo
Demokrat ke Prabowo-Sandi: Apa yang menjadi janji harus ditepati
Fetching news ...