Perpres TKA mengancam tenaga lokal

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Perpres TKA mengancam tenaga lokal

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengkhawatirkan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) bakal mengancam tenaga kerja lokal. Pasalnya, hingga kini warga negara yang menganggur masih menjadi permasalahan serius.

“Karena itu, publik tetap perlu mempelajari dan mengkritisi keluarnya perpres tersebut. Terutama dari aspek keberpihakan pemerintah pada pekerja lokal,” papar Saleh di Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) mempersulit penciptaan lapangan kerja bagi warga Indonesia. Bahkan, tak menutup kemungkinan tenaga kerja dari luar negeri menyebarkan ideologi yang tak sepaham dengan Pancasila.

“Saya khawatir justru kemudahan bagi masuknya TKA malah berdampak negatif. Bisa saja orang-orang yang masuk itu juga diiringi dengan masuknya barang-barang ilegal, termasuk narkoba,” ujar Saleh.

Dia juga tidak sepaham dengan alasan pemerintah dalam penerbitan Perpres tersebut yaitu untuk menarik investasi dan perbaikan perekonomian. Menurutnya, kebijakan itu kurang tepat karena selama ini banyak investasi asing yang mudah mendapat tempat dan dilindungi. Menurut Saleh, sejauh ini perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia pun tidak mengalami kendala.

“Yang baik itu jika investor asing datang dan merekrut pekerja lokal. Mereka dapat untung dengan usahanya, kita untung dengan adanya lapangan pekerjaan yang diciptakan," jelas Saleh.

Ditegaskan dalam Perpres tersebut, setiap Pemberi Kerja TKA harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan menteri atau pejabat yang ditunjuk, dan sedikitnya memuat alasan penggunaan TKA,  jabatan atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan, jangka waktu penggunaan TKA, penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan.

Desakan publik dianggap angin lalu

Terpisah, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar menyesalkan Perpres, yang menggantikan Perpres Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang dibuat pada era Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

"Dengan keluarnya regulasi Perpes yang baru disahkan, nampaknya desakan publik agar tidak gampang memberikan kelonggaran terhadap masuknya TKA hanya dianggap angin lalu oleh pemerintah. Padahal dengan keluarnya peraturan tersebut secara alamiah akan memperkecil kesempatan pekerja Indonesia," ujar Rofi Munawar dalam keterangan pers, Senin (09/4/2018).

Rofi menambahkan, pemerintah mengeluarkan Perpres ini dengan kacamata tunggal dan dengan pola pikir eksternalitas. Ironisnya, di saat yang bersamaan pemerintah tidak cukup cermat memperhatikan faktor-faktor penentu lainnya secara internal. Misalnya, inventarisir terkait industri yang akan terjadi karena kelonggaran aturan terhadap TKA. Karena berdasarkan data dari Kemenakertrans, jumlah pengawas TKA sangat sedikit, yakni hanya 1.200 orang. Kondisi ini tidak sebanding dengan jumlah TKA yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

 “Proses pengawasan yang tidak optimal akan berdampak pada penggunaan TKA pada bidang-bidang kerja yang seharusnya ditempati oleh pekerja domestik,” tegas Rofi Munawar.

 Hal ini terbukti pada pasal 22 yang menyebut TKA bisa menggunakan jenis visa tinggal sementara (vitas) sebagai izin bekerja untuk hal-hal yang bersifat mendadak. Namun beleid tersebut tidak menjelaskan secara spesifik dan jelas karakteristik mendadak yang dimaksud. Tentu saja jika ini diabaikan, bukan tidak mungkin akan dipermainkan sejumlah oknum TKA.

Vitas merupakan syarat mutlak bagi TKA untuk mendapatkan Izin Tinggal Sementara (Itas) yang izinnya dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Padahal, menurut UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, izin hanya boleh diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

“Pemerintah harus cermat menentukan kebijakan dan regulasi yang akan diambil guna menjaga keseimbangan antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja dalam negeri,” ujar Rofi Munawar

Legislator dari Fraksi PKS ini mengingatkan pemerintah sebelum mengeluarkan kebijakan ini seharusnya melihat kebutuhan dan permintaan TKA, yang disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya manusia yang ada. TKA yang didatangkan oleh perusahaan hendaknya benar-benar tenaga yang terampil sehingga dapat mendorong investasi, proses pembangunan ekonomi dan teknologi di Indonesia.

Oleh karena itu, proses alih teknologinya harus terjadi pada aspek strategis dan profesional teknis, agar mendapat pengawasan yang ketat dengan memberikan sertifikasi kepada tenaga ahli tersebut.

“Saya berkeyakinan masih banyak putra-putri bangsa Indonesia yang cukup mumpuni untuk memegang pekerjaan yang selama ini dikerjakan untuk TKA,” tutup Rofi.

Bantah pecat DPW Kalsel, PAN: Kami butuh Muhidin
DPR sebut pengerusakan Polsek Ciracas tindakan kekanak-kanakan
PAN tunggu kesadaran Taufik mundur dari ketua DPR
Nasdem sebut salah satu cawapres akan diperiksa KPK
Kejati DKI: Aplikasi deteksi agama sudah sesuai Kejagung
PKB: Suara Jokowi di Jawa Tengah konsisten meningkat
Bamsoet nilai infrastruktur kunci pembangunan dan kesejahteraan
Massa desak Komnas HAM panggil Prabowo terkait penculikan
Lippo terbitkan Surat Utang Jangka Menengah Meikarta
DPR: UU KSDA harus seimbang harus antara lingkungan dengan ekonomi
DPR ingatkan lembaga publik wajib beri informasi kepada rakyat
Caleg Partai Berkarya digrebek saat selingkuhi perempuan bersuami
Saudi pertimbangkan usulan Kemenag terkait jalur cepat haji
IHSG berpeluang menguat hari ini
Membangun infrastruktur tanpa utang, pelajaran untuk Sandi dan Sri
Fetching news ...