Kelegaan DPR Jokowi tak terbitkan Perppu pengganti UU MD3

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Kelegaan DPR Jokowi tak terbitkan Perppu pengganti UU MD3 Ketua DPR RI Bambang Soesatyo

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo untuk tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) UU MD3 yang sudah disahkan di Paripurna DPR beberapa waktu yang lalu.

“Tidak ada kegentingan yang memaksa Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perppu terhadap UU MD3 yang baru. Saya sepakat dengan presiden bahwa tidak perlu untuk dikeluarkan Perppu," ujar Bamsoet di Senayan, Jakarta, Kamis (23/2/2018).

Dijelaskannya, UU MD3 merupakan kesepakatan antara pemerintah dan DPR.  Meskipun tidak ditandatangani oleh Presiden, UU itu tetap akan berlaku sejak 30 hari disetujui dan disahkan dalam sidang paripurna. Dengan tidak ditandatanganinya UU MD3 bukan berarti Jokowi tidak sepakat. Pasalnya, ada banyak UU yang berlaku secara otomatis tanpa ditandatangani oleh presiden.

 Bamsoet menegaskan, semua pihak yang tidak setuju dengan UU MD3 dapat mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Cara itu dianggapnya lebih baik ketimbang harus menerbitkan Perppu.

"Siapa pun yang memiliki penilaian UU itu ada penyimpangan atau tidak sesuai, ya silakan digugat di MK. MK akan melakukan uji materi apakah UU ini sesuai dengan UUD 1945 atau tidak," ujarnya.

Lebih lanjut menurut Politisi Golkar ini, kejadian ini bukan preseden yang pertama. Sebelum-sebelumnya Undang-Undang tanpa tandatangan presiden tidak ada masalah.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo mengaku belum menandatangani Undang-Undang tersebut. Ia merasa masih harus melakukan kajian, untuk mempertimbangkan pandangan masyarakat.

Namun, Presiden Jokowi mengaku tidak akan menerbitkan Perppu sebagai jalan keluar polemiK UU MD3. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mempersilakan masyarakat untuk mengikuti prosedur yang berlaku soal keberatan terhadap perundangan, yakni mengajukan uji materi atau Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi.

Gelar rapat

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, DPR akan melakukan pembahasan sebagai tindak lanjut dari sikap Presiden Jokowi apabila benar-benar tidak menandatangani UU MD3. 

"Nanti Pimpinan DPR akan melakukan rapat pimpinan bagaimana sikap dari pemerintah. Yang terpenting bagi DPR adalah revisi UU MD3 telah terlaksana sesuai dengan prosedur. DPR pun akan memberi kesempatan kepada Jokowi jika ingin melakukan pendalaman kembali,” tutur Taufik, Rabu (21/02/2018).

Pimpinan Dewan dari Fraksi PAN ini menjelaskan, dalam proses pembahasan revisi UU MD3, semuanya sudah melalui prosedur pembicaraan tingkat 1 tingkat 2 di sidang paripurna. Akan tetapi, seandainya Presiden dalam posisi terakhir belum langsung bisa setuju atau masih perlu pendalaman, DPR akan memberi kesempatan. “Kita serahkan kepada Presiden," tuturnya.

Lebih lanjut Taufik mengatakan, pernyataan Yasonna sebaiknya tidak perlu didramatisasi. "Hal ini biasa, tidak perlu didramatisasi. Barangkali ada hal-hal yang perlu dikonsolidasikan pemerintah lebih lanjut. Itu kita hormati," kata legislator dari Dapil Jateng ini.

Hal serupa, lanjut Taufik, pernah dialami oleh DPR periode sebelumnya. Saat itu Presiden enggan menandatangani Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) meskipun telah disahkan. “Ya itu kan hal biasa, misalnya UP2DP tim asimilasi dapil sudah diketok di (sidang) paripurna tapi juga Presiden nggak setuju. Ya itu menjadi salah satu bagian dari dinamika," ungkap Taufik.

Sebelumnya, Yasonna menuturkan Jokowi menaruh perhatian besar terhadap UU MD3, terutama pada pasal imunitas DPR. Yasonna mengatakan ada kemungkinan Jokowi tak akan menandatangani UU tersebut.

"Presiden cukup kaget juga (mengenai pasal imunitas dan pemanggilan paksa), makanya saya jelaskan, masih menganalisis ini. Dari apa yang disampaikan, belum menandatangani dan kemungkinan tidak menandatangani," kata Yasonna.

Menteri tidak harus mundur untuk jadi tim kampanye Jokowi
Djoko Santoso puji kepintaran Moeldoko
Sumber daya alam melimpah di balik ancaman patahan Palu-Koro
Kubu Prabowo tak terpengaruh koalisi Jokowi sudah bentuk tim pemenangan
Ada kandungan babi dan organ manusia, mengapa Vaksin MR boleh digunakan?
Sebagian Muslim ikut lebaran waktu Saudi
Keterlibatan menteri di tim kampanye tanda kesetiaan kepada Jokowi
PKS nilai Jokowi lambat merespons gempa Lombok
Alasan 9 sekjen Koalisi Indonesia Kerja naik moge ke KPU, ikuti tren?
Tim pemenangan Prabowo-Sandi beredar di WhatsApp, ini jawaban Gerindra
PKS desak Jokowi tetapkan status gempa Lombok jadi bencana nasional
Menag tenangkan jemaah haji usai terjangan hujan dan badai pasir
Mardani minta FPI konsisten dukung #2019GantiPresiden
Sinyal Mahfud MD kembali ke pangkuan Prabowo
Ini provinsi yang jadi kekhawatiran kubu Jokowi
Fetching news ...