Hasil rapat pleno Golkar tak pengaruhi peluang MKD copot Novanto

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Hasil rapat pleno Golkar tak pengaruhi peluang MKD copot Novanto

Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menyatakan tetap akan memproses kasus Ketua DPR RI Setya Novanto, walaupun Rapat pleno Partai Golkar, Selasa (21/11/2017) malam menunjuk Idrus Marham sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum dan menolak memberhentikan Setya Novanto sampai ada keputusan praperadilan di Pengadilan Negeri  Jakarta Selatan.

“MKD akan tetap memproses kemungkinan-kemungkinan pencopotan Novanto sebagai Ketua DPR RI,” tegas Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad pada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (22/11/2017).

MKD, lanjutnya, akan tetap menggelar rapat konsultasi bersama fraksi-fraksi yang juga untuk mendorong pergantian Setya Novanto. "Rapat internal agendanya adalah meminta pandangan fraksi-fraksi. Saya minta tidak diwakilkan, yang hadir sekretaris fraksi atau pimpinan fraksi," tegas Dasco.

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, rapat itu akan ditunda sampai minggu depan supaya semua pimpinan fraksi dapat hadir. "Agenda rapat internal pimpinan fraksi minggu depan. Para pimpinan fraksi kebetulan minggu ini beberapa masih ada kunker di luar kota. Saya pikir fraksi tidak mempersoalkan rapat internal MKD-nya, tapi soal waktunya aja," ujarnya.

Menyinggung surat permohonan dari Setya Novanto untuk tidak dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPR, karena ingin membuktikan ketidakterlibatannya di KPK, Sufmi Dasco mengaku belum membacanya.

Ia menyatakan belum melihat dan belum menerima surat tersebut. “Saya juga enggak tahu suratnya asli apa enggak. Itu kan surat permohonan, bisa dikabulkan atau nggak dikabulkan," jelasnya.

Politisi Gerindra ini memastikan, MKD akan tetap memproses laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Setya Novanto, meskipun sidang pra peradilan tetap berproses. "Kalau MKD tetap memproses butuh waktu. Praperadilan juga enggak lama, enggak sampai sebuluan. Kalau kita proses perkaranya, ya sambil jalan saja," tambahnya.

Dia memastikan sidang dugaan pelanggaran etik Setya Novanto tetap sesuai prosedur, termasuk meminta klarifikasi dari Setya Novanto. "Jadi, tetap bisa menggelar sidang etik. MKD bisa minta keterangan ke KPK," pungkasnya.

Saat ini, Novanto menjadi tahanan KPK. Ia ditahan lantaran sempat menghilang saat dijemput paksa oleh KPK. Pada Kamis (16/11/2017) malam, mobil yang ditumpangi Novanto menabrak tiang listrik di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Barat.

Keberadaan Novanto baru diketahui saat ia dirawat di RS Medika Permata Hijau. Usai ditahan, Setya Novanto memutuskan untuk kembali mengajukan prapradilan untuk kedua kali. Pada praperadilan pertama, dia memenangkan gugatan atas KPK yang menjadikannya tersangka korupsi e-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun.

"Saya sudah melakukan langkah-langkah dari mulai melakukan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) di Kepolisian dan mengajukan surat kepada perlindungan hukum kepada Presiden, maupun kepada Kapolri, Kejaksaan Agung dan saya sudah pernah praperadilan," ungkap Setnov usai ditahan.

Menyisir korban gempa Jawa Barat
Upaya memaksimalkan penyaluran bantuan pangan
Film pendek untuk  memperkenalkan karya anak bangsa kepada dunia
Melalui Jasa Marga, pemerintah terbitkan obligasi luar negeri untuk danai infrastruktur
Pertamina harus segera atasi kelangkaan gas 3kg
Fetching news ...