Masuk komplek DPR akan diperketat

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Masuk komplek DPR akan diperketat

Sekretariat Jenderal DPR RI bekerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengadakan Sosialisasi dan Launching Aplikasi Kartu Tanda Pengenal (Aktal) sebagai pelaksanaan tugas akhir Diklat Pim IV Angkatan V, Senin (20/11/2017).

Kepala Biro Umum Djustiawan Widjaya mengatakan bahwa keamanan Gedung DPR RI berada di bawah kewenangannya, “Jangan sampai orang yang tidak jelas identitasnya bisa masuk dengan mudah tanpa adanya scanning,” tuturnya.

“Masalah keamanan ini tidak bisa tawar-menawar. Semua parlemen di dunia itu memiliki keamanan dengan batasan yang jelas untuk masuk ke dalamnya. Di DPR ini bukan tidak terkendali, tetapi semua orang bisa keluar masuk dengan mudah. Nantinya masuk ke DPR akan lebih ketat,” katanya saat diwawancara di ruang Biro Persidangan, Gedung Setjen DPR RI.

Aktal sebagai proyek perubahan

Aktal ini bisa membuat para tamu terfilter dengan sistem yang ada, “Aplikasi ini untuk seluruh Anggota DPR RI, Tenaga Ahli, Pegawai DPR, Staf dan OB yang bekerja di DPR RI,” tambahnya.

Dijelaskan, di gedung DPR RI ini ada sebanyak 7.000 sampai dengan 9.000 orang yang berlalu-lalang setiap harinya, dan ada area yang bisa dimasuki, ada juga area yang tidak bisa dimasuki. DPR ini, kata Djustiawan, terlalu bebas untuk dimasuki para tamu.

Area Gedung DPR seluas 42 Hektar ini, menurut Karo Umum DPR, tidak mudah dalam mengatur keamanannya, tetapi ini merupakan langkah awal untuk mengaturnya, ”Adapun realisasinya harus segera tapi tentunya dengan koordinasi karena menyangkut dengan peyimpanan data yang besar dan jaringan yang kuat.

Senada dengan itu, Kepala Bagian Pamdal Herry Ardyanto mengatakan bahwa selama ini pendataan masih manual, “Dengan sistem yang baru ini semoga menjadi momentum bagi keamanan DPR, dan saya berharap semoga ini bermanfaat bukan hanya proyek ecek-ecek saja,” jelas Herry.

Sejarah gedung DPR

Kompleks Parlemen didirikan pada 8 Maret 1965. Saat itu, Presiden Soekarno mencetuskan untuk menyelenggarakan CONEFO (Conference of the New Emerging Forces) yang merupakan wadah dari semua New Emerging Forces. Anggota-anggotanya direncanakan terdiri dari negara-negara Asia, Afrika, Amerika Latin, negara-negara Sosialis, negara-negara Komunis, dan semua Progresive Forces dalam kapitalis.

Conefo dimaksudkan sebagai suatu tandingan terhadap Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Melalui Keppres No. 48/1965, Soekarno menugaskan kepada Soeprajogi sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga (PUT). Menteri PUT kemudian menerbitkan Peraturan Menteri PUT No. 6/PRT/1965 tentang Komando Pembangunan Proyek Conefo.

Gedung Kura-kura alias Gedung Parlemen RI yang berada di Kompleks Parlemen berdiri di atas lahan wakaf bekas lembaga pendidikan Islam yakni Madrasah Islamiyah yang merupakan cikal bakal lahirnya Pondok Pesantren Darunnajah.

Pembangunan

Bertepatan dengan Perayaan Dasa Warsa Konferensi Asia-Afrika pada 19 April 1965 dipancangkanlah tiang pertama pembangunan proyek political venues di Senayan Jakarta. Rancangan Soejoedi Wirjoatmodjo Dpl Ing ditetapkan dan disahkan presiden pada 22 Februari 1965. Maketnya menampakkan seluruh bangunan komplek dan rancangan aslinya tampak keseluruhan saat dipandang dari Jembatan Semanggi.

Ketika pembangunannya dilanjutkan oleh pemerintah Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto, nuansa danau buatan tak tampak dan bangunan komplek terlihat ketika melewati Jalan Gatot Subroto. Ruang Arkada di bawah tanah ditiadakan dan luasnya menjadi 60 ha, dengan luas bangunan sekitar 80.000 m2

Menyisir korban gempa Jawa Barat
Upaya memaksimalkan penyaluran bantuan pangan
Film pendek untuk  memperkenalkan karya anak bangsa kepada dunia
Melalui Jasa Marga, pemerintah terbitkan obligasi luar negeri untuk danai infrastruktur
Pertamina harus segera atasi kelangkaan gas 3kg
Fetching news ...