Ralat PDIP atas usul pembekuan KPK hanya basa-basi

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Ralat PDIP atas usul pembekuan KPK hanya basa-basi "Those who fight corruption should be clean themselves." - Vladimir Putin

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti menilai pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia- Perjuangan (PDI-Perjuangan), Hasto Krisdiyanto yang meralat pernyataan anak buahnya, Henri Yosodiningrat hanya basa-basi politik.

Pasalnya, masyarakat sudah telanjur mengetahui niatan politisi yang secara umum menghendaki bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang ingin di bekukan.

"Kita anggap saja ralat sebagai ucapan basa-basi yang ingin menutupi keinginan secara umum di kalangan politisi yang tidak menutup keinginan parpol terhadap KPK," kata Ray Rangkuti di D'Hotel, Manggarai, Jakarta, kemarin.

Selain itu, sikap partai pengusung Presiden Jokowi dan pendukung pemerintah sampai kini juga tidak tegas. Menurut Ray Rangkuti, PDI-P harus menunjukan sikap tegasnya, dibuktikan dengan cara menghentikan panitia khusus (Pansus) hak angket DPR, bukan malah meralat ucapan Henri Yosodiningrat.

"Bukan KPK yang dibekukan tapi angket itu yang dibekukan. Kalau mau ralatnya itu. Supaya PDIP sungguh-sungguh meralat ucapan anggota mereka," katanya.

Sebelumnya, anggota panitia angket dari Fraksi PDI Perjuangan, Henri Yosodiningrat menyerukan pembekuan KPK sementara waktu. Menurut Henri, dari hasil penyelidikan panitia angket, ada banyak hal di KPK yang harus dibenahi dan pembenahan ini butuh waktu lama.

"Maka, jika perlu, untuk sementara KPK distop dulu. Kembalikan (wewenang memberantas korupsi) kepada kepolisian dan Kejaksaan Agung dulu," kata Henri.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga mendukung usulan tersebut. Ia bahkan mengusulkan agar KPK tidak hanya dibekukan, tetapi dibubarkan.

Untuk pembubaran KPK ini, Fahri mengusulkan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Alasannya, banyak pelanggaran undang-undang dan peraturan internal yang dilakukan oleh KPK, sementara tingkat korupsi masih tetap tinggi.

Wakil Ketua Panitia Angket dari Fraksi Partai Nasdem Taufiqulhadi menambahkan, usulan pembekuan atau pembubaran KPK baru merupakan usulan pribadi anggota panitia. Panitia angket sejauh ini belum merampungkan rekomendasinya.

Pernyataan kader PDI-P sangat berbahaya

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany ikut mengecam wacana yang di gaungkan petinggi GRANAT, menurutnya wacana tersebut sangat berbahaya bagi keberadaan lembaga penegak hukum di indonesia.

"Wacana pak Hendri itu sangat berbahaya," katanya.

"Karena bagaimana mungkin satu lembaga yang memberantas koruptor dan pengusutannya itu 100% berhasil dan sukses malah mau dibekukan," lanjut Tsamara.

Selain itu, ia juga mempertanyakan dasar Henry melontarkan ucapan tersebut. "Kok bisa-bisanya itu diwacanakan akan dibubarkan," tuturnya.

Menurutnya, jika Lembaga yang sukses menangkap para koruptor itu dibekukan, bagaimana dengan lembaga-lembaga penegak hukum lain yang masih sangat kurang dalam hal kinerja dan wewenangnya.

Komitmen PDI-P tentang pemberantasan korupsi jadi tanyaan

Tsamara juga mempertanyakan komitmen pemberantasan antikorupsi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menjadi partai asal Henry.

"Ini jadi pertanyaan kita. Komitmen partai nasionalis terhadap lembaga korupsi jadi pertanyaan kita," katanya.

Oleh karena itu, ia meminta supaya ralat yang disampaikan Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Krisdiyanto, itu harus segera dibuktikan dengan sikap yang nyata.

"Ralatan PDIP harus dengan tindakan. Jangan cuma ralat-ralat saja," harapnya.

PKPI yakin dapat suara 4 kali lipat di 2019
PAN nilai kepala daerah tak perlu jadi timses
Inggris tertarik masukkan Bali dalam Second Cities Programme
\
Mizan luncurkan Seri Teroka di ajang AICIS
Fahri nilai KPK sudah jadi lembaga politik
Partai Berkarya akan kembangkan program-program Soeharto
Fraksi PPP nilai anjloknya Rupiah akibat perang dagang AS
Kubu Jokowi nilai nama tim kampanye kubu Prabowo terlalu abstrak
Tujuh kepala daerah Sumatera Barat dukung Jokowi-Ma'ruf
Ma'ruf Amin bakal kampanye di wilayah suara terendah Jokowi
Anggota Partai Komunis yang ditangkap tak terkait politik Indonesia
Alasan cegah korupsi, politisi Gokar dukung kenaikan anggaran LKPP pemerintah
Diputusin saat lagi sayang-sayangnya, harus bagaimana?
Fahri beber alasan Kwik Kian Gie tak cocok di kubu Jokowi
Fetching news ...