Viktor tak etis serang parpol lain

REPORTED BY: Fathor Rasi

Viktor tak etis serang parpol lain

Setiap pernyataan yang memicu reaksi dan ketersinggungan publik haruslah dipertanggungjawabkan secara hukum. Terutama di Indonesia sebagai negara yang menjujung tinggi supremasi hukum.

Pernyataan Ketua Fraksi Nasdem di DPR, Victor Bungtilu Laiskodat telah memicu reaksi masyarakat, terutama rival politiknya. Tudingan Viktor terhadap partai Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN sebagai partai pendukung kelompok ekstremis dan pendukung khilafah dinilai tidak etis. Namun demikian kapasitas politikus Nasdem saat berpidato di NTT itu harus diperjelas.

"Pertanyaannya ketika itu laiskodat apakah sedang mengerjakan tugas kedewanannya apa lagi ngapain? Dia sedang ngapain sih ngomong itu ? Apakah dia ngomong begitu dalam konteks sebagai anggota Dewan. (Jadi) Kalo menurut saya memang harus dilihat," ujar Refly Harun saat dihubungi Rimanews.com, Selasa (08/08).

Refly menegungkapkan, jika saat menyampaikan hal tersebut Viktor sedang dalam agenda kedewanan maka ia bisa dijerat dengan Kode Etik Anggota Dewan. Apalagi dalam sebuah negara demokrasi, menyerang partai lain hanya karena berbeda pandangan tentu bukan merupakan cara-cara yang terpuji.

"Kalo dalam konteks dia sebagai dewan maka dia dijerat dalam kode etik, menyerang partai lain itu tidak etis. Apalagi dengan isu yang saat ini sangat sensitif," ujarnya.

Menurut Refly, jika kapasitas Viktor saat mengumbar ujaran kebencian dan permusuhan tidak ada kaitannya dengan tugas kedewanan, maka sah - sah juga saja jika empat partai yang merasa tersinggung itu melaporkan pada polisi.

"Hak Laiskodat untuk menyampaikan kebebasan berpendapat harus dihargai tapi hak partai-partai yang mengadukan juga harus dihargai. Biarlah nantinya objektifikasinya biar di proses hukumnya. Diproses di penyelidikan dan penyidikannya," ujarnya.

Refly menambahkan, Soal hak imunitas anggota DPR harus dipertimbangkan dengan memperjelas kapasitas Viktor saat berpidato di NTT. 

"Saya gak bisa menilai apakah dalam kapasitas sebagai DPR dia berbicara atau apakah dalam kapasitas tugas kedewanan dia berbicara seperti itu. Apakah Sesungguhnya itu sudah di luar kapastias kedewanannya," tambahnya.

Sekedar informasi, hak imunitas anggota DPR ini diatur dalam Pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Dalam ayat 1 disebutkan bahwa anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

Sementara dalam ayat 5 mengatakan bahwa hak imunitas tidak berlaku untuk kasus pidana.

"Jawaban polisi jawaban normatif. Karena yang diadukan anggota DPR, tentu perlakuannya berbeda dengan anggota masyarakat biasa. Salah satu yang membedakan adalah kemungkinannya adanya hak imunitas. Tapi sekali lagi, hak imunitas itu terkait dengan tugas kedewanan. Baik di dalam maupun diluar sidang," ucapnya. 

Refly pun dengan tegas meminta pihak kepolisian untuk memproses tudingan tersebut dengan profesional.

"Polisi harus memproses kasus ini secara profesional tentu dengan mempertimbangkan banyak aspek. Jadi disitu tentu ada aspek-aspek yang saling bertentangan. Di satu sisi harus dipikirkan aspek kebebasan berpendapat dan juga hak imunitas dewan," ujarnya.

Disisi lain, Refly juga menyarankan Kepolisian untuk mempertimbangkan hak lainnya yakni hak orang-orang partai yang merasa terhina.

"Lalu juga ucapan Laiskodat yang dirrect ditujukan ke partai atau golongan tertentu dan lalu kemudian ia juga mengucapkan hal-hal yang saat ini sangat sensitif," tukasnya.

Gerindra bersikap pasif

Sementara itu Ketua DPP Partai Gerindra, Iwan Sumule mengatakan, meskipun ada desakan dari banyak kader partai yang meminta agar Gerindra melaporkankan ke MKD namun ia memastikan partainya tidak akan melaporkan lantaran sudah ada partai lain yang mengirimkannya laporan tersebut.

"Kan sudah dilaporkan ke MKD. Maksudnya PKS dan Demokrat. Laporannya sama. Awalnya kami yg duluan berniat mau laporkan, tapi karena sudah duluan dilaporkan oleh PKS dan Demokrat, maka kami dukung saja langkah2 yg sdh dilakukan oleh yang lain," ujarnya.

Dalam kesempatan itu Elit Partai Gerindra menilai sikap Partai Nasdem terkesan membenarkan dan mendukung pernyataan-pernyataan Viktor.

"Coba simak, sepanjang video pidato Victor Laiskodat ini, adakah kalimat yang diedit, atau terselip suara orang lain yang berbeda ?" Ujarnya.

Iwan juga menanggapi pernyataan sikap Partai Nasdem yang mengajak semua pihak untuk tidak cepat terpancing, serta terprovokasi yang mengganggu keutuhan berbangsa dan bernegara.

"Nah, apakah yang disampaikan dalam pidato Victor itu tidak memprovokasi dan juga fitnah kepada kami? Dengan menyebut kami (Partai Gerindra) adalah pendukung ekstrimis-eksrimis yang ingin mewujudkan negara khilafah," tegas Iwan. 

Pada prinsipnya, Iwan sangat menyayangkan pernyataan Victor yang menuduh Gerindra sebagai pendukung ekstrimis-ekstrimis yang ingin mendirikan dan mewujudkan negara khilafah. 

Terlebih adanya kalimat ajakan rakyat untuk saling bunuh, seperti dalam pidato Viktor. Menurutnya ajakan itu berbahaya dan berpotensi besar menimbulkan konflik horisontal. Apalagi dalam pernyataan partai Nasdem kemarin, tak ada rasa penyesalan sama sekali atas pidato Viktor. 

"Pernyataan-pernyataan Victor dalam pidatonya beberapa waktu lalu, kami anggap sarat dengan fitnah dan provokasi yang berbahaya terhadap kehidupan berdemokrasi dan mengancam keharmonisan dan keutuhan berbangsa dan bernegara," tegas Iwan.

Iwan juga menilai pernyataan Nasdem bahwa Victor memiliki hak imunitas dan menganggap Victor punya hak imunitas absolut, berarti tak akan ada proses hukum dan menunjukan bahwa Nasdem mengganggap Victor Kebal hukum.

3 lomba Agustusan yang merendahkan martabat
Negara tandus keteladanan
Hentikan konflik horizontal nelayan
Tifatul lebih khusyuk ke Jokowi daripada Allah
Pengelolaan kesan pada pakaian adat Jokowi
Fetching news ...