Ideas Law

Kejati DKI: Aplikasi deteksi agama sudah sesuai Kejagung

REPORTED BY: Insan Praditya

Kejati DKI: Aplikasi deteksi agama sudah sesuai Kejagung Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

Kasipenkum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Nirwan Nawawi menegaskan aplikasi Smart Pakem (Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat) untuk mendeteksi adanya agama yang menyimpang sudah sesuai dengan kewenangan dari Kejaksaan Agung yang terdapat pada pasal 30 huruf D dan E.

"Aplikasi ini aplikasi smart pakem ini adalah sudah sesuai dgn kewenangan kejaksaan di dalam pasal 30 huruf D dan E," kata Nirwan saat ditemui wartawan Rimanews di Gedung Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Nirwan mengatakan tugas kejaksaan tinggi DKI Jakarta mempunyai kewenangan untuk mengawasi kepercayaan yang menyimpang. Ia mengatakan kehadiran aplikasi itu sesuai dengan aturan Kejaksaan Agung sebagai Ketua koordinasi Pakem.

"Dan kembali lagi kepada turunannya yakni aturan jaksa agung yang dimana kejaksaan adalah sebagai ketua pakem," ujarnya.

Tak hanya itu, Nirwan mengatakan Badan Koordinasi aplikasi Pakem juga melibatkan pihak dari intelijen, Kepolisian dan tokoh-tokoh agama.

"Juga pihak intelijen ada dari pihak kepolisian pihak tokoh-tokoh agama MUI dan sebagainya jadi seperti itu," tuturnya.

Selanjutnya, Nirwan mengatakan kehadiran aplikasi tersebut untuk meningkatkan aspek pelayanan publik Kejati kepada masyarakat, karena di tahun 2019 nanti Kejati mencanangkan wilayah bebas korupsi birokrasi bersih dan melayani.

"Kita menekankan pimpinan menekankan bahwa ini harus sesuai pada aspek pelayanan publik, kita harus mempermudah masyarakat terkait pelayanan masyarakat. Kejakasaan melayani masyarakat salah satunya melakukan aplikasi yg bisa didownload boleh orang yang punya android," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid menilai aplikasi Smart Pakem adalah bukti pembinaan yang gagal terhadap penganut aliran kepercayaan maupun organisasi masyarakat (ormas). Ia mengatakan kehadiran aplikasi itu seperti kembali ke era pemerintahan Soeharto.

"Jika menggunakan aplikasi seperti itu, berarti konsep pemberdayaan kita enggak maju-maju. Ketika yang digunakan masih pola-pola tahun 70-an yang mengawasi gitu," kata Sodik beberapa waktu yang lalu.

Sodik mengatakan perkembangan radikalisme dan aliran sesat disebabkan karena pembinaan yang tidak maksimal. Ia mengatakan Kejati tidak perlu mengatur kepercayaan masyarakat apalagi membatasinya.

"Ketika kita sudah maju begini tidak usah terlalu diatur-atur begitu. Yang penting adalah dibina, diberi kedewasaan. Jangan malah ketika tidak membina, justru kemudian malah mengatur dan membatasi," tutupnya.

PDIP: Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir tidak politis
PAN dukung pemerintah soal penundaan pembebasan Ba'asyir
MenpanRB akan pecat 300 PNS
GRANAT serukan Pemilu damai bebas Narkoba
Lebih dari 1000 PNS korupsi belum dipecat, ada apa?
Fahri Hamzah minta pemerintah tuntaskan hak keluarga korban kecelakaan Lion Air
Fadli Zon ragukan Najwa Shihab dan Tommy Tjokro jadi moderator debat
Kubu Jokowi curigai hasil survei Median
Calon pemimpin penyebar hoaks jangan dipilih
PKS harap pemerintah tak politisasi pembebasan Abu Bakar Ba'asyir
Fadli Zon optimistis Prabowo lampaui elektabilitas Jokowi
Bamsoet imbau TNI-Polri netral dalam pemilu
IHSG siap melaju naik karena sentimen eksternal
DPR apresiasi mundurnya Edy dari ketua umum PSSI
Ahok bebas, apa pengaruhnya pada Pilpres?
Fetching news ...