Ideas Law

Korban yang harus tobat dalam kasus pelecehan mahasiswi UGM

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Korban yang harus tobat dalam kasus pelecehan mahasiswi UGM Institusi pendidikan seharusnya menjadi garda terdepan bagi perempuan untuk merasa aman, bukannya mengukuhkan ideologi maskulinitas beracun yang sering menganggap perempuan sebagai penggoda

Kasus perkosaan sebenarnya seperti fenomena gunung es, ada lebih banyak fakta di bawah permukaan ketimbang yang tampak. Terbaru adalah kabar pilu dari UGM (Universitas Gadjah Mada) yang salah satu mahasiswinya menjadi korban, tetapi dinilai banyak orang kurang mendapatkan keadilan yang semustinya.

Horor yang menimpa mahasiswi, sebut saja Agni, menjadi menyakitkan karena ada kabar bahwa pihak kampus memberikan beberapa pernyataan yang cenderung tidak memihak korban, bahkan ada kesan menyalahkan, seperti yang ditulis oleh lembaga pers mahasiswa UGM dalam artikel berjudul “Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan.”

Agni adalah seorang mahasiswa Fisipol angkatan 2014. Ia mengikuti program KKN ke Pulau Seram, Maluku pada bulan Juni 2017. Dirinya mengambil program KKN antarsemester yang berada dalam rentang bulan Juni hingga Agustus. Saat KKN, Agni mengalami kekerasan seksual oleh teman satu timnya sendiri, Hardika Saputra (HS), mahasiswa Fakultas Teknik UGM.

Sampai saat ini, HS masih menyandang status mahasiswa, bahkan terpantau masuk daftar wisudawan batch November 2018.

Dalam laporannya, Agni mengaku dilecehkan secara seksual oleh Hardika. Akan tetapi, pihak UGM yang menangani KKN kala itu justru untuk memberi sanksi kepada Agni dan HS. Mereka menilai bahwa baik Agni maupun HS sama-sama berkontribusi pada terjadinya peristiwa tersebut.

Menurut pengakuan Agni, dosen pembimbing KKN memintanya untuk menerima pengalaman tersebut dan melupakannya. Lagi pula, sang dosen turut merasa malu kepada warga di sana karena kabar tersebut telanjur menyebar ke masyarakat di sana. Tidak hanya itu, Agni juga mengatakan bahwa dirinya sempat diminta untuk bertobat atas perbuatannya.

Apesnya, Agni mendapat nilai C, satu-satunya mahasiswa yang mendapat nilai dengan bentuk mirip sepatu kuda tersebut. Bahkan saat menarik HS dari tim KKN, alasan dosen pembimbing kepada coordinator wilayah adalah karena pelaku tidak diterima oleh teman-teman, bukan disebut telah melakukan pelecehan seksual. HS pun ditarik dari lokasi KKN dan kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 2017.

Oleh pihak UGM kala itu, HS tidak dapat dikeluarkan karena sanksi DO harus melalui prosedur pengajuan aduan ke komite etik UGM. Sementara itu, kasus kekerasan seksual yang dialami Agni dianggap bukan termasuk pelanggaran berat sehingga tidak perlu penanganan yang serius.

Alasannya mengacu pada Keputusan Rektor UGM No. 1699/UN1.P/SK/HUKOR/2016 tentang Pedoman Pelecehan di Lingkungan UGM. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa insiden pelecehan yang berkaitan dengan lebih dari satu departemen akan dibentuk tim investigasi untuk menyelidiki kasus. Mengingat HS berasal dari Fakultas Teknik dan Agni dari Fisipol, maka penyelesaian kasus tersebut seharusnya memang melibatkan tim investigasi.

Agni juga mengaku sempat dinasehati supaya tidak usah melibatkan tim investigasi atau bahkan polisi karena prosesnya akan lebih menyakitkan.

Kasus Agni tidak dianggap perkosaan karena tidak ada penetrasi penis ke vagina. Agni mengaku bahwa HS memasukkan jari ke alat kelaminnya sambil memaksa tangannya untuk memegang alat kemaluan HS. Agni juga mengaku ditindih dan diremas payudaranya oleh pelaku.

Pemerkosaan wanita di Indonesia dihadapkan pada batasan undang-undang tentang pemerkosaan yang mencerminkan budaya dominasi pria terhadap wanita. Pendapat seperti ini muncul karena di dalam undang-undang mensyaratkan terjadinya perkosaan dengan adanya penetrasi vaginal dari pelaku. Sementara itu, perbuatan memaksakan hubungan anal dan oral serta memasukkan benda-benda lain seperti jari atau botol ke dalam vagina tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan pemerkosaan. Padahal, dampaknya juga sangat traumatis pada korban.

Mencuatnya kasus kekerasan seksual terhadap mahasiwi di salah satu kampus ternama ini dapat kita jadikan momentum untuk mewaraskan nalar bahwa setiap upaya pelecehan seksual adalah kejahatan serius, yang harus diselesaikan di muka pengadilan. Apalagi, dalam beberapa minggu ke depan kita akan merayakan kampanye 16 hari anti-kekerasan terhadap perempuan, 25 November hingga 10 Desember 2018.

Institusi pendidikan seharusnya menjadi garda terdepan bagi perempuan untuk merasa aman, bukannya mengukuhkan ideologi maskulinitas beracun yang sering menganggap perempuan sebagai penggoda sehingga pantas disalahkan pada kasus perkosaan dan disuruh tobat karena seolah-olah horor tersebut terjadi karena dosa di masa lalu atau perempuan yang menggoda untuk diperkosa.

Oleh sebab itu, kemunculan petisi online di situs change.org berjudul “usut tuntas kasus pemerkosaan KKN UGM” sangat penting untuk didukung.

Kubu Jokowi sebut tim ekonomi Prabowo lemah
Fahri Hamzah prihatin dengan kubu Prabowo
Ingin selamat, Parpol lain bisa tiru Demokrat
Kubu Jokowi: kita tak terjebak diksi kubu sebelah
Perindo nilai sosok Jokowi tak identik dengan PDIP
Parlemen Eropa minta AS batasi ekspor senjata ke Arab Saudi demi HAM
Ini kata Bamsoet soal humas Polri
Fahri Hamzah komentari seleksi CPNS di timur Indonesia yang rumit dan panjang
Archandra beber strategi jual blok migas Indonesia
Agus Santoso sudah pensiun jauh sebelum tragedi Lion Air JT 610
Mengingat 3 horor perkosaan di Indonesia
Agung Laksono nilai dukungan Soetrisno Bachir dongkrak suara Jokowi
Popularitas Habieb Rizieq turun, Golkar: masyarakat ingin kelembutan
TKN: Ustad Abdul Somad tak berpihak pada Prabowo
Demokrat ke Prabowo-Sandi: Apa yang menjadi janji harus ditepati
Fetching news ...