News Law

Sofyan Basir dinilai ketat pilih kontraktor di proyek PLN

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Sofyan Basir dinilai ketat pilih kontraktor di proyek PLN

Direktur Utama PLN Sofyan Basir dinilai sebagai sosok yang sangat ketat terkait sejumlah tender pembangunan proyek PLN.

"Karena di PLN itu ketat sebenarnya, jadi saya yakin juga Pak Sofyan itu mempunyai pengalaman selama ini cukup baik, sangat baik malah, sangat ketat dalam hal pemilihan-pemilihan kontraktor itu," kata Wapres Jusuf Kalla di Jakarta menjawab pertanyaan terkait penggeledahan rumah Dirut PLN oleh KPK pada Minggu (15/07/2018).

Sebelumnya, KPK menggeledah rumah sofyan terkait penyidikan tindak pidana korupsi suap kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

Wapres dalam kesempatan tersebut mengatakan, penggeledahan merupakan kewenangan KPK, namun ia menyayangkan, pemberitaan yang terlalu cepat sebelum adanya kejelasan terkait kasus tersebut.

"Itu tentu KPK berwenang namun perlu juga, jangan terlalu. Orang langsung menilai," katanya.

Penggeledahan rumah Sofyan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Dirut Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir di Jakarta Pusat, Minggu terkait penyidikan tindak pidana korupsi suap kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

"Benar, ada penggeledahan di rumah Dirut PLN yang dilakukan sejak pagi ini oleh tim KPK dalam penyidikan kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, kemarin.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan dua tersangka masing-masing anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih (EMS) dan pemegang sajam Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK).

"Tim masih berada di sana. Penggeledahan di lokasi tertentu dilakukan dalam rangka menemukan bukti yang terkait dengan perkara," ungkap Febri.

KPK mengharapkan pihak-pihak terkait kooperatif dan tidak melakukan upaya-upaya yang dapat menghambat pelaksanaan tugas penyidikan ini.

Dalam kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (13/7), KPK mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait kasus itu, yaitu uang sejumlah Rp500 juta dalam pecahan Rp100 ribu dan dokumen atau tanda terima uang sebesar Rp500 juta tersebut.

Diduga, penerimaan uang sebesar Rp500 juta merupakan bagian dari komitmen "fee" 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan kepada Eni Maulani Saragih dan kawan-kawan terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

"Diduga, penerimaan kali ini merupakan penerimaan keempat dari pengusaha JBK kepada EMS dengan nilai total setidak-tidaknya Rp4,8 miliar, yaitu Desember 2017 sebesar Rp2 miliar, Maret 2018 Rp2 miliar, 8 Juni 2018 Rp300 juta," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (14/7) malam.

Uang yang diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Eni Maulani Saragih diduga disalurkan melalui staf dan keluarga.

"Diduga peran EMS adalah untuk memuluskan proses penandatanganan kerjasama terkait pembangunan PLTU Riau-1," kata Basaria.

Menanggapi penggeledahan tersebut, Direksi PT PLN (Persero) menegaskan bahwa perusahaan menghormati proses hukum atas penggeledahan rumah Dirut PLN Sofyan Basir yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

"Dirut PLN Sofyan Basir sebagai warga negara patuh dan taat pada hukum yang berlaku sampai dengan adanya pembuktian di persidangan mendapatkan putusan pengadilan yang tetap mengikat," kata Kepala Komunikasi Korporat PLN, Made Suprateka, dalam keterangan pers di Jakarta.

Menurut Made, manajemen PLN sampai dengan detik ini belum menerima informasi apapun mengenai status Sofyan Basir dari KPK.

Namun, diharapkan proses penggeledahan di tempat tinggal Sofyan Basir oleh KPK dilakukan sesuai koridor hukum yang berlaku dan transparan.

"Kami belum menerima informasi apapun dari KPK terkait penggeledahan yang dilakukan oleh KPK mengenai perkara apa yang disangkut-pautkan kepada Sofyan Basir," ujar Made.

Menteri tidak harus mundur untuk jadi tim kampanye Jokowi
Djoko Santoso puji kepintaran Moeldoko
Sumber daya alam melimpah di balik ancaman patahan Palu-Koro
Kubu Prabowo tak terpengaruh koalisi Jokowi sudah bentuk tim pemenangan
Ada kandungan babi dan organ manusia, mengapa Vaksin MR boleh digunakan?
Sebagian Muslim ikut lebaran waktu Saudi
Keterlibatan menteri di tim kampanye tanda kesetiaan kepada Jokowi
PKS nilai Jokowi lambat merespons gempa Lombok
Alasan 9 sekjen Koalisi Indonesia Kerja naik moge ke KPU, ikuti tren?
Tim pemenangan Prabowo-Sandi beredar di WhatsApp, ini jawaban Gerindra
PKS desak Jokowi tetapkan status gempa Lombok jadi bencana nasional
Menag tenangkan jemaah haji usai terjangan hujan dan badai pasir
Mardani minta FPI konsisten dukung #2019GantiPresiden
Sinyal Mahfud MD kembali ke pangkuan Prabowo
Ini provinsi yang jadi kekhawatiran kubu Jokowi
Fetching news ...