News Law

Menolak pengesahan RKUHP

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Menolak pengesahan RKUHP

Pada hari ini, Rabu (14/02/2018) rencananya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Aliansi Nasional Reformasi KUHP menilai RKUHP tersebut adalah sebuah kemunduran dalam demokrasi bangsa Indonesia, pasalnya beberapa revisi yang dilakukan dalam RKUHP mengekang hak kebebasan masyarakat sipil dalam kehidupan bernegara. 

Aliansi Nasional Reformasi KUHP menguraikan 7 persoalan dalam RKUHP, yakni:

(1) RKUHP berperspektif pemenjaraan dan sangat represif membuka ruang kriminalisasi melebihi KUHP produk kolonial (over-criminalization);

(2) RKUHP belum berpihak pada kelompok rentan, utamanya anak dan perempuan;

(3) RKUHP mengancam program pembangunan pemerintah, utamanya program kesehatan, pendidikan, ketahanan keluarga, dan kesejahteraan masyarakat; 

(4) RKUHP mengancam kebebasan berekspresi dan memberangus proses berdemokrasi; 

(5) RKUHP memuat banyak pasal karet dan tak jelas yang mendorong praktik kriminalisasi, termasuk intervensi terhadap ruang privat warga;

(6) RKUHP mengancam eksistensi lembaga independen;

(7) berdasarkan enam poin permasalahan yang terlah disebutkan di atas, telah nyata terlihat bahwa RKUHP dibahas tanpa melibatkan sektor kesehatan masyarakat, sosial, perencanaan pembangunan, pemasyarakatan, dan sektor-sektor terkait lainnya.

Selain itu, Komnas Perempuan menganggap bahwa RKUHP sangat bermasalah baik secara tata bahasa maupun logika. Perluasan makna zina dan pencabulan pada pasal 484 ayat 1 huruf e, pasal 484 ayat 2, pasal 490 ayat 2, pasal 496 dan pasal 498 ayat 2 berpotensi membuat posisi perempuan, anak, masyarakat adat dan kelompok minoritas seksual semakin rentan di hadapan hukum. Pengaturan pasal perzinaan dan samen leven tanpa pertimbangan yang matang berpotensi membahayakan 40 hingga 50 juta masyarakat adat dan 55% pasangan menikah di rumah tangga miskin yang selama ini kesulitan memiliki dokumen perkawinan resmi.

Berdasarkan catatan  Institute for Criminal Justice Reform (ICJR, 2018), kriminalisasi hubungan privat di luar ikatan perkawinan berpotensi meningkatkan angka perkawinan yang sudah dialami 25% anak perempuan di Indonesia.

Sementara itu, Jurnal Perempuan berpandangan bahwa bab kesusilaan dalam RKUHP perlu ditinjau ulang dengan memerhatikan suara dan pengalaman perempuan, anak, masyarakat adat dan kelompok minoritas.

“Artinya ukuran kesusilaan yang digunakan dalam KUHP hendaknya tidak bias jenis kelamin, kelas, agama/kepercayaan, dan usia. Selain itu, tindak perkosaan dan perbuatan cabul hendaknya dipandang sebagai bentuk kejahatan terhadap martabat kemanusiaan sehingga ukuran kesusilaan tidak dijadikan sebagai dasar pengaturan,” kata Andi Misbahul Pratiwi, anggota tim Redaksi Jurnal Perempuan, kemarin.

Para aktivis mengajak masyarakat untuk menolak RKUHP tersebut dengan menandatangani petisi di laman:   

https://www.change.org/p/komisi-iii-dpr-ri-bambangsoesatyo-tolak-rkuhp-yg-kriminalisasi-perempuan-anak-masyarakat-adat-kelompok-marjinal 

 

Jokowi sampaikan data tak akurat, TKN tak ingin dibilang mencontek
Jokowi dikabarkan pakai earpiace saat debat, Kubu Prabowo: Jangan mudah terprovokasi
Warga Papua desak KPK setop kriminalisasi Lukas Enembe
BPN: Rakyat yang akan membantah kesalahan data Jokowi
Pengamat: Jokowi sampaikan data kurang akurat,Prabowo kurang tajam
Prabowo: Pembangunan infrastruktur era Jokowi grasa-grusu
Prabowo bingung saat ditanya Jokowi soal unicorn, ini penjelasannya
Jokowi dituding pakai alat bantu komunikasi saat debat, ini kata TKN
Prabowo nilai serangan Jokowi soal kepemilikan tanah wajar
TKN: Prabowo bingung jawab pertanyaan, Jokowi rileks
Soal Freeport, Jokowi tak takut pada siapapun demi rakyat
Jokowi bantah serang Prabowo terkait ratusan ribu hektar lahan
Prabowo akan pisahkan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan bila jadi presiden
KGI Sekuritas: IHSG berpotensi menguat
Ada ledakan di arena debat capres, polisi lakukan penyelidikan
Fetching news ...