News Law

Menolak pengesahan RKUHP

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Menolak pengesahan RKUHP

Pada hari ini, Rabu (14/02/2018) rencananya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Aliansi Nasional Reformasi KUHP menilai RKUHP tersebut adalah sebuah kemunduran dalam demokrasi bangsa Indonesia, pasalnya beberapa revisi yang dilakukan dalam RKUHP mengekang hak kebebasan masyarakat sipil dalam kehidupan bernegara. 

Aliansi Nasional Reformasi KUHP menguraikan 7 persoalan dalam RKUHP, yakni:

(1) RKUHP berperspektif pemenjaraan dan sangat represif membuka ruang kriminalisasi melebihi KUHP produk kolonial (over-criminalization);

(2) RKUHP belum berpihak pada kelompok rentan, utamanya anak dan perempuan;

(3) RKUHP mengancam program pembangunan pemerintah, utamanya program kesehatan, pendidikan, ketahanan keluarga, dan kesejahteraan masyarakat; 

(4) RKUHP mengancam kebebasan berekspresi dan memberangus proses berdemokrasi; 

(5) RKUHP memuat banyak pasal karet dan tak jelas yang mendorong praktik kriminalisasi, termasuk intervensi terhadap ruang privat warga;

(6) RKUHP mengancam eksistensi lembaga independen;

(7) berdasarkan enam poin permasalahan yang terlah disebutkan di atas, telah nyata terlihat bahwa RKUHP dibahas tanpa melibatkan sektor kesehatan masyarakat, sosial, perencanaan pembangunan, pemasyarakatan, dan sektor-sektor terkait lainnya.

Selain itu, Komnas Perempuan menganggap bahwa RKUHP sangat bermasalah baik secara tata bahasa maupun logika. Perluasan makna zina dan pencabulan pada pasal 484 ayat 1 huruf e, pasal 484 ayat 2, pasal 490 ayat 2, pasal 496 dan pasal 498 ayat 2 berpotensi membuat posisi perempuan, anak, masyarakat adat dan kelompok minoritas seksual semakin rentan di hadapan hukum. Pengaturan pasal perzinaan dan samen leven tanpa pertimbangan yang matang berpotensi membahayakan 40 hingga 50 juta masyarakat adat dan 55% pasangan menikah di rumah tangga miskin yang selama ini kesulitan memiliki dokumen perkawinan resmi.

Berdasarkan catatan  Institute for Criminal Justice Reform (ICJR, 2018), kriminalisasi hubungan privat di luar ikatan perkawinan berpotensi meningkatkan angka perkawinan yang sudah dialami 25% anak perempuan di Indonesia.

Sementara itu, Jurnal Perempuan berpandangan bahwa bab kesusilaan dalam RKUHP perlu ditinjau ulang dengan memerhatikan suara dan pengalaman perempuan, anak, masyarakat adat dan kelompok minoritas.

“Artinya ukuran kesusilaan yang digunakan dalam KUHP hendaknya tidak bias jenis kelamin, kelas, agama/kepercayaan, dan usia. Selain itu, tindak perkosaan dan perbuatan cabul hendaknya dipandang sebagai bentuk kejahatan terhadap martabat kemanusiaan sehingga ukuran kesusilaan tidak dijadikan sebagai dasar pengaturan,” kata Andi Misbahul Pratiwi, anggota tim Redaksi Jurnal Perempuan, kemarin.

Para aktivis mengajak masyarakat untuk menolak RKUHP tersebut dengan menandatangani petisi di laman:   

https://www.change.org/p/komisi-iii-dpr-ri-bambangsoesatyo-tolak-rkuhp-yg-kriminalisasi-perempuan-anak-masyarakat-adat-kelompok-marjinal 

 

Menteri tidak harus mundur untuk jadi tim kampanye Jokowi
Djoko Santoso puji kepintaran Moeldoko
Sumber daya alam melimpah di balik ancaman patahan Palu-Koro
Kubu Prabowo tak terpengaruh koalisi Jokowi sudah bentuk tim pemenangan
Ada kandungan babi dan organ manusia, mengapa Vaksin MR boleh digunakan?
Sebagian Muslim ikut lebaran waktu Saudi
Keterlibatan menteri di tim kampanye tanda kesetiaan kepada Jokowi
PKS nilai Jokowi lambat merespons gempa Lombok
Alasan 9 sekjen Koalisi Indonesia Kerja naik moge ke KPU, ikuti tren?
Tim pemenangan Prabowo-Sandi beredar di WhatsApp, ini jawaban Gerindra
PKS desak Jokowi tetapkan status gempa Lombok jadi bencana nasional
Menag tenangkan jemaah haji usai terjangan hujan dan badai pasir
Mardani minta FPI konsisten dukung #2019GantiPresiden
Sinyal Mahfud MD kembali ke pangkuan Prabowo
Ini provinsi yang jadi kekhawatiran kubu Jokowi
Fetching news ...